Belanja Lem Aibon Rp 82 Miliar Dibilang Salah Input, Dewan PSI: Jangan..Jangan..

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana, belum 100 persen yakin atas jawaban Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait adanya kesalahan input anggaran aneh Rp 82 miliar untuk beli lem aibon, seperti disampaikan sebelumnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, mengatakan kuat dugaan ini hanya salah ketik. Dia membantah ada pengadaan lem Aibon untuk siswa sekolah.

Baca Juga:

Selama ini anggaran dari Disdik DKI hanya untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK). “Enggak mungkin [ada anggaran untuk belanja lem Aibon],” katanya.

Atas respon tersebut, William bahkan menilai jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah lalai dan terkesan tidak peduli selama proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

“Ini usulan dari mana? Kenapa lem Aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah,” kata William dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2019) pagi.

“Apa benar kesalahan input? Atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Saya minta bukan hanya data komponen yang dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan. Supaya terang benderang,” kata William.

William lantas menyimpulkan Anies tidak paham anggaran. Dan itu artinya dia tidak menjalankan peran sebagai kepala daerah yang seharusnya bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran, sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Kalau gubernur saja tidak tahu isi anggaran, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,” kata William.

Selain anggaran lem Aibon, PSI juga menemukan usulan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian. Masih ada puluhan yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran, pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan?” pungkas William.{asa}

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *