Pemerintahan

Belum Pernah Dalam Sejarah, Presiden Jokowi: 4 Tahun Dikucurkan Rp187 Triliun Dana Desa

Presiden Jokowi melayani permintaan selfi peserta Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , di Makassar, Sabtu (22/12) pagi. (Foto: Setpres)

Selama empat tahun program Dana Desa dijalankan, pemerintah pusat telah mengucurkan dana bagi pembangunan desa yang terus meningkat tiap tahunnya. Hingga tahun 2018 ini, tercatat anggaran sebesar Rp187 triliun telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 yang kali ini digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan kucuran dana terbesar yang diberikan pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Tanah Air.

“Rp187 triliun selama empat tahun adalah uang yang sangat besar. Belum pernah dalam sejarah kita sebagai bangsa menggelontorkan uang sebesar ini untuk desa. Belum pernah!” kata Presiden Jokowi dalam acara yang digelar  di Gedung Wisma Negara, Makassar, pada Sabtu (22/12) pagi.

Di tahun pertama pelaksanaan pada 2015 lalu, menurut Presiden, anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp20,7 triliun. Tahun berikutnya Dana Desa dianggarkan lebih pada besaran Rp47 triliun. Anggaran ini kemudian meningkat kembali menjadi Rp60 triliun pada 2017 dan 2018 ini.

Dari alokasi tersebut, sejumlah infrastruktur dan fasilitas desa dibangun secara masif. Hingga saat ini, sepanjang 158 ribu kilometer jalan desa, 18.400 posyandu, 48.000 PAUD, hingga 6.900 pasar desa berhasil dibangun.

“Ada 48.000 PAUD yang telah dibangun dari dana desa di seluruh Tanah Air, 6.900 pasar desa yang dibangun dari dana desa, dan lainnya seperti jembatan, saluran irigasi, embung, air bersih, dan BUMDes. Banyak sekali yang tidak bisa saya sebut satu per satu,” kata Presiden.

Acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 itu dihadiri oleh kurang lebih 1.300 pendamping dana desa, 2.200 kepala desa, hingga 1.200 kader desa yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. (BPMI Setpres/ES)

 

 

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close