Beri Keringanan Biaya Sertifikat, Gubernur Sumsel Herman Deru Dapat Pujian Wamen ATR/BPN

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Program Daerah (Proda) yang digagas Gubernur Sumsel, Herman Deru (HD) baru-baru ini untuk meringankan beban masyarakat Sumsel mendapatkan sertifikat tanah, mendapat pujian dari pemerintah pusat.

Menurut Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra kebijakan Herman Deru yang akan memberikan keringanan pembuatan sertipikat bagi warga Sumsel adalah sesuatu yang keren.

Berita Lainnya

Pujian itu dilontarkannya setelah mendengar keterangan Herman Deru soal rencana pemberian keringanan biaya sertipikat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi warga kurang mampu di Sumsel. Hal itu pernah dilakukan Herman Deru saat menjadi Bupati Ogan Komering Ulu (OKU)Timur. “Keren. Keren itu Pak Gubernur,” ujar Surya Tjandra.

Hal ini, menurutnya sejalan dengan tantangan dalam pelaksanaan Reforma Agraria saat ini. Sehingga, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor yang berarti butuh dukungan Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah.

Ia meyakini melalui koordinasi lintas sektor pusat dan daerah dapat merumuskan program kerja bersama guna menunjang tercapainya target kerja Reforma Agraria.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, saat ini banyak warga ingin sekali persil atau bidang tanahnya memiliki kepastian hukum yakni sertipikat.

Namun terkadang pengetahuan atau kemampuan mereka terbatas serta kemungkinan adanya perantara-perantara sehingga membuat biaya pembuatan sertipikat menjadi besar.

“Maka saya bikin program daerah itu (Proda). Untuk datanya saya akan minta Kepala Kantor Wilayah BPN memberikan ke kita agar kita dapat mengalokasikan dananya segera. Kita juga akan minta data DTKS,” ujar Herman Deru, usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumsel secara virtual dari Command Center Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel yang diikuti Wamen ATR/BPN Surya Tjandra, Jumat (26/6/2020).

Diketahui, saat ini biaya pendapatan negara bukan pajak (PNPB) untuk mendapatkan hak kepemilikian tanah sertifikat perbidang kurang lebih Rp280 ribu. Biaya inilah yang menurut rencana Herman Deru disubsisi oleh Pemprov Sumsel bagi warga kurang mampu dan terdaftar di DTKS. “Provinsi yang akan membiayainya. Tapi untuk kerja dan administrasinya BPN,” terang dia.

Saat program ini digulirkan, Herman Deru berharap Bupati/Wali Kota se-Sumsel memberikan dukungan untuk operasional petugas-petugas BPN sampai ke tingkat pedesaan. Harapannya jika ini terlaksana dengan baik secara bertahap, seluruh masyarakat Sumsel khususnya warga tidak mampu bisa segera punya hak atas tanahnya yang diakui oleh negara. [rif]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *