Berikan Surat Tugas ke Ormas, Kepala Bapenda Bekasi Bisa Dipidana

  • Whatsapp
Tangkapan layar Kepala Bappenda Kota Bekasi Aan Suhanda didampingi polisi memberikan penjelasan dihadapan Ormas

INDOPOLITIKA.COM – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi terancam kena pidana pasca mengeluarkan surat tugas pengelolaan parkir di minimarket yang memicu pungutan liar oleh ormas setempat.

Surat tugas itu menjadi sorotan dalam kasus viral video ormas yang meminta paksa untuk dapat mengelola parkir di minimarket. Dengan surat tugas itu, ormas beralasan berani melakukan hal tersebut.

Baca Juga:

Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Arman mengatakan pihaknya berencana memanggil pejabat terkait, dalam hal ini ialah Kepala Bapenda Kota Bekasi.

“(Panggil Kepala Bapenda), nanti tentunya dengan penyelidikan kita lebih lanjut,” ujar Arman, kepada awak media di Aula Mapolrestro Bekasi Kota, Rabu (6/11/2019).

Arman menuturkan pemanggilan itu juga untuk mendalami indikasi apakah ada unsur pidana dalam surat tugas itu. “Surat tugas ini sudah disita untuk dalami isi dari pada surat tugas tersebut,” ucap dia.

Adapun isi surat tugas itu bertanda tangan pejabat berwenang untuk memberikan tugas kepada ormas dalam mengelola parkir di minimarket.

“Surat detailnya intinya begini, yang bertanda tangan di surat tugas itu adalah pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang memberikan surat tugas kepada orang-orang yang bukan di organisasinya sendiri, tapi di organisasi kemasyarakatkan (ormas). Nah itu yang akan kita kaitkan dengan tugas dan kewenangannya,” kata Arman.

Terkait ada atau tidaknya unsur pidana dalam surat tugas, Arman mengaku kepolisian baru akan melakukan serangkaian penyelidikan terkait hal tersebut.

“Jadi begini, pungutan liar atau pungli di parkiran itu ada beberapa macam tindak pidana yang bisa terjadi. Misalnya pemerasan dengan ancaman kekerasan, kemudian juga ada juga yang akan kita selidiki lebih dalam yaitu dengan surat tugas yang kemungkinan besar terkait dengan pidana lain atau lex spesialis lainnya,” ungkap Arman.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda memberikan penjelasan terkait surat tugas yang disebut menjadi alasan organisasi masyarakat (Ormas) berani meminta pengelolaan uang parkir di minimarket.

Aan menerangkan surat tugas itu baru dikeluarkannya pada Febuari 2019. Surat tugas ini dikeluarkan sebagai juru parkir yang mengambil uang parkir di minimarket, bukan untuk ormas.

Satu surat tugas itu untuk satu orang atau satu jukir untuk satu titik. Dan itu tidak dikeluarkan untuk ormas.

“Surat tugas itu buat juru parkir, kita kasih masa berlaku sebulan. Tujuannya untuk evaluasi kalau memang satu bulan itu baik (jukir), kita perpanjang. Jadi mereka (jukir) kerja di kami,” jelas Aan, kepada awak media, Selasa (5/11/2019).

Aan mengungkapkan dalam surat tugas tidak ada tulisan instruksi Walikota Bekasi seperti apa yang dituduhkan.

“Tidak ada tulisan dalam surat tugas itu bahwa itu instruksi Walikota. Kalau Instruksi Walikota itu kan buat Bapenda,” ucap dia.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *