Berpengalaman, Fadel Muhammad Layak Pimpin MPR

  • Whatsapp
Anggota DPD Fadel Muhammad

INDOPOLITIKA.COM- Anggota DPD terpilih dari Dapil Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad disebut-sebut mengincar posisi pimpinan MPR periode 2019-2024. Jika itu benar, Fadel sangat layak menduduki jabatan tersebut dengan pengalaman yang dimilikinya selama ini.

Apalagi setelah dirinya menyampaikan akan berkomitmen memperjuangkan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lewat kursi pimpinan MPR.

Baca Juga:

Seperti diketahui, di dalam Undang-Undang MD3, satu dari 10 kursi pimpinan MPR merupakan milik perwakilan DPD. Dan Fadel berpeluang untuk mendapatkan jatah itu. Apalagi suara yang diperoleh pada Pemilu 2019 lalu Fadel berhasil mengantongi raih 161.043 suara.

“DPR dan DPD sebagai unsur MPR perlu mengambil langkah menjaga kesatuan dan persatuan dalam bingkai NKRI. Supaya mengeliminasi gerakan radikal dan memerangi masalah korupsi di daerah. Misalnya memberikan porsi peran serta DPD dalam transfer dana ke daerah,” kata Fadel di Jakarta.

Mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu mengatakan, DPD memiliki peran penghubung pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, Fadel nilai senator wajib mempelajari undang-undang terkait daerah seperti perda.

Fadel yang pernah menjabat menteri di era SBY ini menyebutkan bahwa DPD punya tugas khusus berhubungan dengan investasi di daerah.

“Itu pernah dilakukan Ginandjar Kartasasmita ketika menjadi Ketua DPD. Pemda dipanggil dan dibuat penghargaan. Saat ini tidak ada sama sekali, DPD sudah seperti lumpuh, perlu penguatan. Apakah melalui perubahan UU dan kalau tidak bisa melalui perubahan UU maka dilakukan amandemen,” jelas Fadel.

Sebelumnya, Fadel pernah menegaskan bahwa peran DPD harus diperkuat agar bisa seimbang dengan DPR. Ia berniat mendorong DPD memiliki peran-peran strategis usai dilantik, mewakili provinsinya, Gorontalo.

“Saya berpendapat mengubah undang-undang itu sulit dan panjang urusannya. Pak OSO (Oesman Sapta Odang) gagal, sebelumnya tidak berhasil. Jadi kita cukup membuat penguatan kelembagaannya dengan ide-ide yang inovatif,” terang Fadel.

“DPD harus memiliki sebuah konsep, tanpa konsep ya seperti sekarang, tidak dianggap. Maka kita cari solusi bagaimana sinergi DPR dan DPD. Mereka dulu kan yang bilang ubah undang-undang untuk penguatan DPD,” sambungnya.

Fadel berharap peran DPD dapat mengakomodasi kepentingan daerah sesuai keterwakilannya. Sehingga terjadi hubungan kerja dengan kepala daerah, dan merasa terwakili di pemerintahan pusat.

“Dalam UU diatur DPD menjadi perwakilan daerah di pusat seperti senator. Tapi dia tidak dikasih fungsi apa-apa, ini penting sekali. Sedangkan Pemerintah Daerah itu akan menghargai lembaga, kalau ada manfaat buat wilayahnya. DPD tidak ada sama sekali. Peran DPD ada yang ketinggalan, menurut sejarah karena DPR tidak mau ngasih,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Fadel menunjukkan hasil penelitian Charta Politika tentang persepsi publik terhadap kinerja DPD. Dari 800 responden yang tersebar di delapan kota, hanya 37,5 persen masyarakat percaya DPD. Sebanyak 40,5 persen lainnya mengaku tidak percaya, dan 22 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

“Hanya 11,3 persen mengatakan DPD menjalankan fungsinya, 41,1 persen tidak tahu apa fungsi lembaga legislatif, termasuk DPD,” pungkasnya. [sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *