Pemerintahan

Bertandang ke KSP, Pemprov Sumbar Laporkan Implementasi PUG

Jakarta –  Rencana aksi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mencapai pembangunan yang adil dan merata sudah dilakukan secara sistematis oleh Provinsi Sumatera Barat.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Ahmad Zakri dalam kunjungan kelompok kerja ke  Kantor Staf Presiden di gedung Krida Bakti – Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (6/12/2018). Mereka diterima oleh Agus Widodo, Kepala Sekretariat KSP bersama dengan Agung Hardjono tenaga ahli utama Kedeputian II KSP.

Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) terus memantau rencana aksi PUG yang berisi tentang tata kelola pemerintahan daerah.  Kerjasama dengan KSP memudahkan rencana aksi ini untuk menyempurnakan sistem dan pengelolaan biaya.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada KSP telah membantu Sumba,”ucap Ahmad yang jadi pembicara mewakili 13 Kabupaten/Kota  Sumatera Barat

Namun demikian, Ahmad menuturkan, masih terdapat kendala dalam implementasi rencana aksi PUG di Provinsi Sumatera Barat. Dalam bentuk idak adanya kesamaan pemahaman dan tahapan pelaksanaan.

Agung Hardjono selaku tenaga ahli utama KSP melihat, hal di atas terjadi lantaran kurangnya koordinasi dengan pihak seperti kementerian, badan dan lembaga . KSP juga memfasilitasi sistem PUG namun terkait subtansi dan kewajiban di dalamnya menjadi ranah provinsi. Bagaimanapun koordinasi menjadi kunci utama  pengendalian dan keberhasilan implementasi program-program yang dicanangkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut dengan mengusung pengarusutamaan gender, KSP memfokuskan pada kesehatan masyarakat terutama wanita dan anak-anak. Kasus vaksin Measless Rubella (MR) menjadi sorotan utama dimana Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat pengguna vaksin terendah yakni 40,2 persen setelah Provinsi Aceh dan Riau.

Hal ini karena isu yang merebak di masyarakat, bahwa vaksin MR mengandung substansi non-halal. Alhasil, masyarakat Sumatera Barat menjadi anti terhadap vaksin tersebut.

Padahal kandungan non-halal tersebut hanya berperan sebagai media agar vaksin tersebut dapat bekerja dalam tubuh manusia “dengan tidak melakukan vaksin MR akan membawa dampak yang besar terutama pada kesehatan anak-anak generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan” ujar Bimo Widjayanto yang juga tenaga ahli utama KSP

Tujuan akhir dari PUG ini diharapkan dapat terciptanya pemerataan dan pembangunan dalam segala hal kepada seluruh masyarakat dengan hak yang sama. Rencana aksi PUG dilaporkan per triwulan dan dilakukan secara komitmen.

 

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close