JAKARTA – Peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi pokok pembicaraan antara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia TNI Marinir (Purn) Dr. Yussuf Solichien di Bina Graha, Jakarta, Selasa, 10 April 2018.
Sebagai negara dengan luas laut yang meliputi dua pertiga dari keseluruhan luas Indonesia, nelayan harus berdaulat. Oleh karena itu berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian nelayan mesti diupayakan. “Kalau nelayan sejahtera, maka negara juga akan sejahtera. Dua pihak harus sejahtera,” papar Yussuf.
Dalam pandangannya, berbagai kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan cukup ramah kepada para nelayan, namun kurang untuk para pengusaha perikanan. Meski begitu, nelayan juga membutuhkan bantuan kapal yang lebih besar, agar dapat mengisi perairan yang lebih jauh untuk mendapatkan tangkapan yang lebih baik.
Selain itu, untuk mendukung rantai pemasaran ikan, HNSI juga berharap penempatan cold storage dapat lebih merata, khususnya Indonesia Timur. Tujuannya agar hasil produksi bisa terjaga dengan baik sehingga nelayan mendapat harga yang pantas atas hasil produksinya.
Dalam kesempatan itu Moeldoko yang didampingi Staf Khusus Leonardi menawarkan sinergi kepada HNSI bekerja sama dengan HKTI dalam Asian Agriculture and Food Forum yang rencananya digelar di Jakarta akhir Juni 2018. “Silakan berpartisipasi dan dan berkolaborasi, serta saling membesarkan,” ujar Moeldoko.
Kepala Staf juga meminta agar HNSI memberi masukan dan feed back dalam bentuk tulisan soal berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perikanan.
Di akhir pertemuan Ketua HSNI yang datang bersama dengan segenap pengurus meminta Kepala Staf Kepresidenan untuk memperjuangkan lahirnya Hari Nelayan Nasional pada setiap tanggal 21 Mei. (rls)
