Biang Macet dan Banjir, Proyek Kereta Cepat Dihentikan Sementara

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pemerintah memberhentikan sementara proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai 2 Maret 2020 hingga dua minggu ke depan. Penghentian sementara telah diputuskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Melalui surat yang diterima redaksi Indopolitika.com, surat itu mengungkap layanan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Purbaleunyi yang terdampak pembangunan kereta cepat.

Bacaan Lainnya

“Proyek diberhentikan selama dua minggu sejak 2 Maret 2020,” kata Plt Dirjen Bina Konstruksi Kempupera selaku Ketua Komite Keselamatan Konstruksi, Danis Sumadilaga, Sabtu (29/2/2020).

Danis Sumadilaga mengatakan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung telah berdampak pada layanan Jalan Tol Jakarta – Cikampek dan Purbaleunyi akhir-akhir ini.

Dia mengatakan, pembangunan proyek tersebut kurang memerhatikan kelancaran akses keluar masuk jalan tol sehingga berdampak terhadap kelancaran jalan tol dan jalan nontol. Pembangunan proyek tersebut juga kurang memperhatikan managemen proyek dimana terjadi pembiaran penumpukan material pada bahu jalan sehingga mengganggu fungsi drainase, kebersihan jalan, dan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, pembangunan proyek menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan kemacetan luar biasa dan mengganggu kelancaran logistik.

“Pengelolaan sistem drainase yang buruk dan keterlambatannya pembangunan saluran drainase sesuai kapasitas yang telah terputus oleh kegiatan proyek menyebabkan banjir di jalan tol,” kata Danis Sumadilaga.

Menurut Danis, PT KCIC juga membangunan pilar LRT yang di KM 3 +800 tanpa izin, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. “Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik belum memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di lndonesia,” kata Danis Sumadilaga.

Disebutkan pula bahwa pekerjaan dapat dilanjutkan setelah dilakukan evaluasi menyeluruh atas masalah pengelolaan pelaksanaan konstruksi yang sepenuhnya mengikuti peraturan Menteri PUPR. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *