Internasional

BNP2TKI telah Tempatkan 4 Juta Lebih PMI ke Luar Negeri

Ratusan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi Malaysia tiba di Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (26/5). ANTARA FOTO/M Rusman

Jakarta: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibentuk pada 8 September 2016 melalui peraturan Presiden RI Nomor 81/2006. Berusia 12 tahun, banyak torehan dan prestasi yang telah dicapai BNP2TKI.  

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menyatakan bahwa selama 12 tahun ini BNP2TKI telah menempatkan 4.807.867 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebagai tenaga kerja formal dan informal.

Penempatan PMI kini telah tersebar di sejumlah 208 negera seperti Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa. Jika 1 orang PMI menghidupi 5 jiwa, berarti jika ada 4 juta PMI yang bekerja di luar negeri, maka mereka menghidupi 20 juta jiwa di dalam negeri. 

"Empat juta PMI tersebar di 208 negara, dengan 4 kawasan utama yakni Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika dan Eropa, dengan 25 besar Negara tujuan utama penempatan TKI seperti Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Korea Selatan, Qatar hingga Rusia," jelas Nusron di Jakarta, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Minggu 9 September 2018.

Nusron mengatakan Penempatan PMI ke Luar Negeri dilakukan lewat lima skema, yaitu Government to Government (G to G), Government to Private  (G to P),  Private to  Private (P to P), mandiri dan untuk perusahaan sendiri di luar negeri.

"Untuk sektor pekerjaan, para PMI bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, industri, pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan, bangunan, pedagang besar/eceran, rumah makan, perhotelan, kesehatan dan sektor skill lainnya," ujar Nusron.

BNP2TKI, lanjut Nusron, juga telah membuat program pemberdayaan kepada PMI purna dan keluarganya. Sejak 2011 hingga Agustus 2018, sebanyak  38.785 orang PMI purna telah dibe?dayakan dan dilatih kewirausahaan. 

PMI purna telah memiliki empat sentra usaha yang tersebar di Kulon Progo Yogyakarta, Garut Jawa Barat, Banjarbaru Kalimantan Selatan dan Jenggik Utara Nusa Tenggara Barat.

Nusron menambahkan, untuk total kasus yang telah diselesaikan BNP2TKI dari 2011-2018 (sampai dengan Juli) adalah 33.603 dari 34.596 kasus. BNP2TKI menerima pengaduan PMI melalui, surat, email, sms, telepon, media sosial dan media lainnya. 

Sebanyak 96 kasus sedang dalam fase validasi dan tindak lanjut, sementara 276 dalam proses di unit kerja BNP2TKI dan 214 lainnya diproses di luar BNP2TKI. Pengaduan yang masuk rata-rata 13 per hari dan diselesaikan di angka tersebut pada setiap harinya.

Sedangkan untuk remitansi, lanjut Nusron, dalam 7 tahun terakhir total nilainya mencapai Rp.781.240 Trilliun (jika dikalikan dengan nilai kurs rupiah 1 US$ = Rp. 14.000,-). Tentunya remitansi yang masuk berdampak positif bagi program pendidikan, sandang dan pangan, keluarga, kesejahteraan, kesehatan keluarga, perekonomian, mikro daerah dan perekonomian makro nasional. 

Nusron menambahkan, BNP2TKI memiliki 47 kantor pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di 33 Provinsi yang terdiri dari 20 Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), 3 Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI), serta 23 Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) dan Pos Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (P2KTKI).

BNP2TKI juga memiliki 21 Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)  dan pusat layanan poros perbatasan di 8 provinsi. Selain itu, Pelayanan berbasis sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) telah tersambung dengan 406 Disnaker Kabupaten/Kota, 445 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3PMI), 1 Jaminan Sosial, 30 Disnaker Provinsi, 506 Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), 110 Sarana Kesehatan (Sarkes), 10 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), 3 Bank serta dengan 13 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Sejak 2008-2017, BNP2TKI selalu berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Hanya pada 2013, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan BNP2TKI.

Seluruh capaian positif selama kiprah 12 tahun BNP2TKI tersebut diraih dalam tiga masa kepemimpinan. Ketiganya adalah Moh Jumhur Hidayat (Januari 2007- Maret 2014), Gatot Abdullah Mansyur (Maret 2014-November 2014) dan Nusron Wahid (November 2014-sekarang).

"Saya mengucapakan terima kasih dan harapan kepada pegawai yang telah memberikan  pelayanan terbaiknya, dan terima kasih juga kepada PMI, keluarganya serta masyarakat telah memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada BNP2TKI," kata Nusron.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close