Bola Panas TWK, Benny K Harman: Ketua KPK Wajib Penuhi Panggilan Komnas HAM

  • Whatsapp
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman

INDOPOLITIKA.COM – Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk tak mangkir dalam pemanggilan Komnas HAM. Ia menyebut seorang penyelenggara negara itu harus saling menghormati ketika dipanggil oleh institusi resmi lainnya.

Disisi lain, Komnas HAM akan melayangkan surat pemanggilan kedua kepada pimpinan KPK untuk mengklarifikasi tekait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Berita Lainnya

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, pemanggilan pimpinan KPK untuk memastIkan kebijakan, aturan dan tindakan dari lembaga negara sesuai dengan standar dan norma asasi manusia.

Meski TWK KPK sebagai kebijakan dalam menjalankan UU, namun Komnas HAM ingin mengetahui apakah dalam penerapan kebijakan tersebut ada pelanggaran hak asasi manusia atau tidak.

“Karena itu kita mau uji. Kenapa, karena ini ada yang mengadu, yang mengadu bukan siapa-siapa tapi pegawai KPK,” ujar Ahmad Taufan saat jumpa pers di Komnas HAM, kemarin.

Sementara itu, Benny K Harman pemanggilan Ketua KPK oleh Komnas HAM wajib dihadiri oleh Firli atau setidaknya pimpinan lainnya untuk menjelaskan duduk persoalan penerapan TWK tersebut.

“Komnas HAM adalah institusi resmi negara,  tugas dan fungsi serta kewenangannya diatur dalam UU. Tidak ada alasan Ketua KPK tidak hadir, wajib hadir. Seperti halnya KPK juga memanggil komisioner Komnas HAM jika diduga melalukan pelanggaran atau diduga melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Sebelumnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menghadiri pemanggilan dari Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada hari ini, Selasa (8/6/2021).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut, pihaknya mempertanyakan maksud pemanggilan pimpinannya terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK untuk beralih status menjadi ASN.

“Senin, 7 Juni 2021, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK,” kata Ali seperti dilansir dari Tribunnews.com

Ali menyebut, pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM. Namun, Ali menegaskan proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah undang-undang dan KPK telah melaksanakan UU tersebut.

“Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Ali. [ind]

 

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *