Bos DPD: Wacana Larangan Bercadar Bagi ASN Bukan Pelanggaran Hak Privat

  • Whatsapp
Wakil Ketua DPD, Nono Sampono.

INDOPOLITIKA.COM- Wakil Ketua DPD Nono Sampono tak mau ikut masuk dalam polemik terkait wacana pelarangan penggunaan cadar atau penutup wajah di instansi pemerintah.

“(Wacana pelarangan cadar di instansi pemerintah) itu kan belum berbentuk sebuah peraturan. Kalau wujudnya ketentuan harus ada peraturan tertulisnya. Itu kan baru komentar sekedar wacana,” kata Nono Sampono disela kegiatan “Press Gathering DPD di Surabaya, Sabtu (02/11/2019).

Baca Juga:

Ketika aturan larangan bercadar atau penutup wajah bagi aparatur sipil negara sudah menjadi ketetapan, menurut pensiunan perwira marinir ini, maka baru bisa ditinjau apakah ketetapan tersebut menyalahi aturan lain atau hak-hak privat atau tidak.

Namun, menurut Nono, wacana larangan menutup wajah saat bertugas sebagai pelayan publik di sebuah instansi bukanlah pelanggaran ranah privat.

“Saya kasih contoh di TNI dan Polri, mereka punya aturan di internal tentang itu,” kata dia.

Lagipula, sambung Nono, Menteri Agama Fachrul Razi saat melempar pernyataan itu pun, tidak sampai mengatakan pelarangan terhadap cadar. Dia hanya mengatakan sebaiknya yang melayani masyarakat itu jangan menutup wajah.

“Karena itu menghambat pelayanan kepada masyarakat, ngomongnya hanya di situ. Beliau tidak sampai menyampaikan kata-kata cadar itu, setahu saya begitu,” ujarnya.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi menyampaikan rencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Hal tersebut, kata dia, karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto. Fachrul mengatakan rencana itu masih dalam kajian, namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *