Bos KPK Sentil Menteri Prabowo, Airlangga & Suharso Monoarfa Soal Rangkap Jabatan

  • Whatsapp
Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

INDOPOLITIKA.COM- Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengimbau para menteri Jokowi-Ma’ruf Amin agar tidak rangkap jabatan di partai politik. Sebab hal itu berisiko terjadi konflik kepentingan.

“Jabatan rangkap pimpinan partai politik di eksekutif memiliki potensi risiko benturan kepentingan. Itu sebabnya, dipahami ada menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang menerima dana dari APBN,” kata Saut dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Bacaan Lainnya

Saut merinci larangan menteri rangkap jabatan di partai dituangkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Untuk itu, kata Saut, menteri tidak usah ngotot mau menjadi ketua umum partai politik. Jangan juga mencari cara agar bisa berkuasa di partai politik, karena undang-undang jelas-jelas melarang rangkap jabatan.

“Ada dasar peraturan perundang-undangnya, ya di ikuti saja itu, patuhi saja itu,” tegas Saut.

Saat ini, setidaknya ada tiga ketua umum parpol di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, yakni; Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan), Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) dan Plt Ketum PPP Suharso Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bapennas).

Beberapa menteri lain juga ada yang masih menjadi pengurus di partai masing-masing. Johnny G Plate (Sekjen NasDem), Ida Fauziyah (Ketua DPP PKB), dan Edhy Prabowo (Waketum Gerindra).

Mesti banyak suara menyesalkan menteri rangkap jabatan di parpol, tidak ada tanda-tanda dari mereka akan mundur dari jabatan di parpol. Bahkan Airlangga Hartarto kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar.

Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menyoroti rangkap jabatan Airlangga Hartarto. Ia menilai rangkap jabatan seorang Menko Perekonomian dengan ketum parpol menjadi kekeliruan dalam sistem kabinet yang dipakai Presiden Joko Widodo.

“Masa struktur pemerintah digabung menjadi struktur politik, jadi rusak sistem ini. Ketum sekaligus jadi Menteri Ekonomi. Ini salah sistem. Mestinya diperbaiki oleh pemimpinnya, perbaiki dulu iklim sosial politik untuk melahirkan iklim ekonomi yang sehat,” kata Ichsanuddin.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *