BPIP Akui Latar Belakang RUU HIP untuk Perkuat Kelembagaan BPIP

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Kronologi dan latar belakang dibentuknya Rancanangan Undang-Undang Halauan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang telanjur menjadi polemik nasional sebenarnya bertujuan untuk memperkuat kelembagaan BPIP yang bertugas melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Karjono, karena menurutnya saat ini berdirinya BPIP hanya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019. Karena itu, ia mendukung pengesahan RUU HIP agar BPIP bisa diperkuat.

Berita Lainnya

“Penguatan pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila menurut aturan yang ada sangat dimungkinkan. Kelembagaan yang ada saat ini dilandasi oleh peraturan presiden. Tentu masih membutuhkan penguatan agar fungsinya lebih maksimal. Pencantuman TAP MPRS XXV 1966 (tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia) patut untuk dimasukkan,” kata Karjono dalam webinar bertema ‘RUU Haluan Ideologi Pancasila: Penguatan atau Degradasi’ di Jakarta pada Ahad (28/6/2020) malam WIB dilansir dari Republika.co.

Pengamat dari FISIP UIN Syarif Hidatullh Jakarta, Zaki Mubarok, menyebutkan, terjadinya polemik RUU HIP merupakan proses yang harus dipahami sebagai pencarian titik keseimbangan dari dua golongan ekstrem.

“Tidak dicantumkannya TAP MPRS XXV 1966 dan munculnya istilah trisila dan ekasila dipandangan bahwa RUU HIP bersifat sekuler. Secara substansi ditengarai sebagai tindakan yang mencoba memonopoli tafsir terhadap nilai-nilai Pancasila,” ucap Zaki.

Sementara itu, Dosen Universitas Pamulang (Unpam), Tohadi, selaku narasumber webinar menjelaskan, penguatan kelembagaan pembinaan Pancasila sangat diperlukan karena tantangan yang dihadapi bangsa ini makin berat. Hal itu seiring dengan arus informasi yang sulit dikendalikan, difasilitasi oleh kemajuan teknologi. Namun, ia menekankan, DPR perlu lebih peka terhadap aspirasi masyarakat dalam membahas RUU HIP.

Karena proses yang singkat, RUU HIP malah menjadi polemik di masyarakat. “Jika dilakukan revisi menjadi RUU kelembagaan pembinaan, kemungkinan penolakan tidak sebanyak seperti sekarang. Ini yang paling mungkin untuk dilakukan sebagai titik kompromi,” kata Tohadi. [rif]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *