BPJS Kesehatan Berhasil Tagih Tunggakan Rp 9.3 miliar Dari Perusahaan

  • Whatsapp
direktur-utama-bpjs-kesehatan-fachmi-idris

INDOPOLITIKA.COM- BPJS Kesehatan dan Kejaksaan berhasil menagih tunggakan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar  Rp9.3 miliar. Tunggakan tersebut hasil dari mediasi selama sembilan bulan dari Januari- September 2019.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan dari total Rp 26 miliar dari 3.224 badan usaha, hanya Rp 9,3 miliar yang berhasil dikumpulkan dari 1.495 badan usaha yang menunggak iuran JKN.

Baca Juga:

Fachmi mengungkapkan pihaknya kerap kali menemukan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Permasalahan itu muncul dari klien, mitra kerja, dan peserta.

“Karena itu, diperlukan pihak eksternal yang kompeten, yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi BPJS Kesehatan dari sisi hukum agar implementasi Program JKN berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Untuk itu, kata Fachri, dalam rangka penguatan BPJS Kesehatan, Pihaknya menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk menindak bagi pemberi kerja yang menunggak iuran JKN.

“Sinergi yang dilakukan melalui bantuan hukum non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara, utamanya untuk menyelesaikan upaya penegakan kepatuhan,” tuturnya.

Pihak kejaksaan pun menyambut baik atas keputusan BPJS Kesehatan melibatkan Kejaksaan dalam hal memperkuat kepatuhan khususnya bagi pemberi kerja seperti pemerintah, Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan hukum lainnya dalam hal pembayaran iuran JKN.

Plt Jamdatun Tarmizi mengaku siap untuk membantu dan mendukung BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan JKN.

Tarmizi menjelaskan pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan kepada BPJS Kesehatan sejalan dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Bidang tersebut memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit). Bidang itu pun dapat memberikan bantuan hukum (non litigasi dan litigasi) dan tindakan hukum lain dalam rangka menyelamatkan serta memulihkan keuangan/kekayaan negara.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *