BPJS Kesehatan Naik, Ribka Ingatkan Negara Jangan Berbisnis dengan Rakyat

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengingatkan, bahwa pemerintah wajib hukumnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Hal itu diutarakan Ribka menyusul kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan.

Bacaan Lainnya

“Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu merupakan perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak boleh dibedakan (suku, ras, agama, kelas sosial) pokoknya semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Ribka di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Politisi PDI-P in menanyakan terkait kriteria masyarakat tidak mampu yang ditentukan pemerintah untuk menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Tidak mampu versi siapa yang dimaksud, data ini menyebabkan banyak nama yang hilang haknya. Kalau sakit ga usah pake data, harus segera dieksekusi,” tegasnya.

Dia pun memberikan contoh ada orang yang gajinya 13 juta tapi orang tuanya harus cuci darah dua minggu sekali, ini menurut Ribka juga tergolong tidak mampu.

Kenaikan iuran yang memberatkan rakyat Indonesia, menurut Ribka perlu segera dicarikan solusi oleh pemerintah. Terlebih, lahirnya  BPJS Kesehatan bermula dari dana hibah pemerintah sebesar Rp 26 triliun.

“BPJS itu hibah negara, kalau sekarang rugi Rp 16 triliun, itu kecil. Namanya jaminan bukan bantuan, jaminan sosial itu tanggung jawab negara. Negara jangan berbisnis dengan rakyat,” tegasnya. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *