BPK Sebut Laporan Keuangan Garuda Indonesia Abal-abal

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan laporan keuangan PT Garuda Indonesia tidak sesuai dengan standar akuntansi.

Pernyataan ini seperti yang beberkan lewat pemeriksaan BPK atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN. Hasilnya ada praktik yang tidak sesuai kriteria dengan pengecualian pada 12 objek pemeriksaan dan tidak sesuai kriteria pada tiga objek pemeriksaan.

Baca Juga:

Melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2019, Kamis (19/9), BPK mengungkap ada 246 temuan yang memuat 412 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian salah satunya adalah soal laporan keuangan Garuda Indonesia.

Laporan keuangan Garuda Indonesia masuk dalam IHPS I-2019 yang diserahkan oleh para pimpinan BPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam IHPS I-2019, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap BUMN, mulai dari pemeriksaan keuangan, kinerja, hingga kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran LPG.

Dokumen IHPS I-2019 diserahkan langsung oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara yang ditemani para pimpinan BPK lainnya. Jokowi sendiri didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.

BPK menjelaskan, pelaksanaan kerjasama penyediaan layanan konektivitas dan in-flight entertainment PT Citilink Indonesia (PTCI) yang merupakan anak perusahaan Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi (MAT) tidak sesuai dengan ketentuan.

Terutama mengenai kedudukan para pihak Direktur Utama PTCI hanya bertindak untuk dan atas nama PTCI dan tidak dinyatakan mendapat kuasa dari PT Garuda Indonesia dan PT Sriwijaya Air (PTSA). Oleh karena itu, PT Garuda dan PTSA tidak memiliki kedudukan hukum dalam perjanjian.

Setidaknya ada lima masalah dalam kerja sama penyediaan layanan konektivitas dan in-flight entertainment PT CI dengan PT Mahata Aero Teknologi (MAT). Lima hal yang tidak sesuai prosedur operasi standar dan satuan pengawasan internal adalah sebagai berikut;

Pertama, soal kedudukan para pihak. Direktur Utama PT CI hanya bertindak untuk dan atas nama PT CI dan tidak dinyatakan mendapat kuasa dari PT GIA dan PT Sriwijaya Air (PT SA). Oleh karena itu, PT GIA dan PT SA tidak memiliki kedudukan hukum dalam perjanjian.

Kedua, objek perjanjian. Perjanjian kerja sama antara MAT dan PT CI hanya mengatur objek perjanjian PT CI. Sedangkan untuk objek perjanjian terkait dengan aset milik PT GIA dan PT SA, PT CI tidak memiliki kewenangan.

Ketiga, tidak ada jaminan pelaksanaan dari MAT.Tercatat, hanya 9 dari 203 pesawat yang telah memperoleh izin pemasangan dari lessor. Selain itu, belum ada kesepakatan jadwal instalasi peralatan konektivitas pada pesawat PT GIA dan PT SA.

Keempat, objek perjanjian in-flight entertainment yang dikerjasamakan dengan MAT masih terikat perjanjian antara PT GIA dengan pihak lain.

Kelima, MAT belum melaksanakan sebagian besar lingkup pekerjaan dalam perjanjian kerja sama setelah tanggal efektif dan belum melakukan pembayaran atas tagihan biaya kompensasi sebesar 241,94 juta dolar AS.

Permasalahan lainnya adalah pengakuan pendapatan atas transaksi PT CI dengan MAT pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT GIA dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 tidak sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

Seharusnya Garuda Indonesia mencatatkan rugi tahun berjalan senilai 244,95 juta dolar AS atau setara Rp 3,45 triliun (kurs: Rp 14.100 per dolar AS). Namun, di dalam laporan keuangan 2018 malah tercatat memiliki laba tahun berjalan senilai 5,01 juta dolar AS setara Rp 70,76 miliar. Lantaran ikut memasukan bagian pendapatan dari Mahaka yang sebesar 239,94 juta dolar AS atau Rp 3,38 triliun.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *