BPK Ungkap Ada Mark up Perjalanan Dinas Rp 25,43 Miliar

  • Whatsapp
Badan Pemeriksa Keuangan

INDOPOLITIKA.com – Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap ada penggelembungan kebutuhan dana untuk perjalanan dinas di sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L).

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2019, BPK menemukan biaya perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai ketentuan di 41 K/L senilai Rp 25,43 miliar.

Baca Juga:

Adapun pembayaran perjalanan dinas ganda/melebihi ketentuan ini terdapat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di antaranya belanja perjalanan dinas dibayarkan ganda kepada pegawai sebesar Rp 4,91 miliar, belanja perjalanan dinas berindikasi tidak riil sebesar Rp 993,56 juta, belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai SBM sebesar Rp 184,03 juta.

Lalu, ada juga pembayaran biaya perjalanan dinas pada KPU atas pembayaran belanja perjalanan dinas dalam negeri tidak sesuai dengan SBM sebesar Rp 3,06 miliar, pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri di mana terdapat selisih harga tiket dibandingkan harga konfirmasi ke maskapai penerbangan, kesalahan perhitungan jumlah hari perjalanan, dan ketidaksesuaian dengan SBM sebesar Rp 1,28 miliar.

Kemudian BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas sebesar Rp 2,17 miliar pada Kementerian Pertahanan, antara lain bukti tiket perjalanan tidak sesuai dengan bukti yang dikeluarkan oleh penyedia jasa, selisih harga tiket yang dipertanggungjawabkan dengan yang dikeluarkan oleh pihak penyedia jasa, serta pembayaran biaya perjalanan tidak berdasarkan perincian pengeluaran riil.

Terakhir, permasalahan biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi ketentuan juga terjadi pada 38 K/L lainnya sebesar Rp 11,37 miliar.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *