BPKH Minta Nilai Manfaat Dana Haji 2020 Jadi Cadangan Tahun Depan

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meminta DPR menyetujui penggunaan nilai manfaat dana haji 2020 yang pemberangkatannya telah dibatalkan karena Pandemi Covid-19 sebagai cadangan biaya penyelenggaraan haji tahun mendatang.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, BPKH meminta persetujuan untuk dana haji tahun 2020 yang mencapai Rp132 Triliun dapat dimanfaatkan di sektor selain penyelenggaraan haji. DPR memastikan akan menggelar rapat lanjutan mengenai usulan tersebut.

Berita Lainnya

Anggito Abimanyu menyebut belum ada dasar hukum terkait penggunaan nilai manfaat dana haji tahun 2020, serta membantah dana haji akan digunakan untuk memperkuat rupiah, seperti isu yang beredar.

“Menurut analisis legal kami yang bisa menetapkan ya di forum ini, bahwa dana tersebut bisa dimanfaatkan dengan keputusan dari DPR. Hal tersebut yang ada dalam pengertian kami sebagai penyelenggara,” ungkap Anggito Abimanyu, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyatakan pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Menteri Agama, Fachrul Razi terlebih dahulu sebelum reses, guna membahas penggunaan nilai manfaat dana haji tahun 2020 lebih tepat sasaran.

“Komisi VIII akan melakukan rapat kembali secepatnya sebelum reses dengan BPKH dan Menag, mengenai usulan penggunaan nilai manfaat dana haji tahun 2020, termasuk akumulasi dan efisiensi biaya,” kata Marwan Dasopang.

Selain soal penggunaan nilai manfaat dana haji, BPKH juga mengusulkan kenaikan alokasi virtual account atau dana kompensasi penundaan keberangkatan haji dari yang dulunya Rp1,1 Triliun atau 14% dari nilai manfaat tahun berjalan menjadi sebesar Rp2 triliun atau 28% dari nilai manfaat tahun berjalan.

“Ini sebagai bentuk dari kompensasi kepada Jemaah tunggu,” kata Anggito.

BPKH juga menyampaikan permintaan transfer Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp176,5 Miliar, merujuk pada surat dari Kementerian Agama pada 15 Juni 2020 dan tambahan permintaan dana Rp612 juta untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Khusus pada 17 Juni 2020.

Sebelum itu, Anggito menjelaskan proyeksi keuangan haji pascapembatalan. Dari sisi dana pengelolaan, ada peningkatan dari Rp134 triliun menjadi sekitar Rp135-140 triliun. Menurut Anggito, pihaknya belum bisa membuat angka pasti. Sebab dana setoran lunas yang mengendap belum dapat diperkirakan.

Lalu nilai manfaat yang dulunya hingga Rp8 triliun, diindikasikan akan menurun. Namun dana ini bisa menjadi dana yang bisa dimanfaatkan untuk haji tahun-tahun berikutnya, termasuk Rp618 miliar tambahan dana yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk pengeluaran, operasional BPKH memakan Rp324 miliar.

“Secara total, cadangan nilai manfaat yang sudah tersedia kurang lebih Rp4,5 triliun sampai Rp5 triliun, belum termasuk dana efisiensi dan dana akumulasi yang sudah diaudit juga bisa kita manfaatkan,” kata Anggito. [rif]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *