Breaking News: DPR Sahkan RUU IKN Jadi Undang-undang

Ilustrasi. Paripurna DPR mengesahkan RUU IKN jadi Undang-undang, Selasa (18/1/2022)/net

INDOPOLITIKA.COM – DPR resmi menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-undang. Pengesahan itu diketok pada rapat Paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022, Selasa (18/1/2022) yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam laporannya, Ketua RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa dalam rapat kerja (Raker) bersama pemerintah yang digelar sejak Senin hingga Selasa (17-18/1/2022) dinihari tadi, Pansus telah mendengarkan pandangan mini fraksi terkait RUU IKN ini.

Bacaan Lainnya

“Tercatat, 8 fraksi DPR dan Komite I DPD menyatakan menerima pembahasan dan melanjutkan pembahasan di tingkat selanjutnya,” katanya di gedung DPR.

Dia juga mengungkapkan pansus telah menyepakati Ibu Kota Negara diberi nama Nusantara yang selanjutnya berganti menjadi Ibu Kota Nusantara.

Sementara itu, hanya Fraksi PKS menyatakan menolak pembahasan RUU IKN dan menyerahkan pengambilan keputusan tingkat II dalam sidang paripurna.

Setelah menerima laporan dari Pansus RUU IKN, Puan Maharani kembali melanjutkan sidang dengan agenda pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU IKN.

Puan Maharani meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir di Ruang Paripurna.

“Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disahkan menjadi undang-undang,” kata Puan menanyakan para anggota dewan yang hadir.

“Setujuu,” jawab anggota dewan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dilakukan dengan efisien dan tidak terlalu tergesa-gesa.

“Sebenarnya tidak terlalu tergesa-gesa, nanti seperti RUU TPKS juga, IKN juga kita lakukan dengan efisien,” ujar Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Dasco mengungkapkan selama masa reses, Pansus RUU IKN tetap bekerja dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan juga berjalan secara dinamis.

“Dimana seringkali bolak-balik pembahasan dari pasal ke pasal, dan dilakukan yang terbaik oleh kawan-kawan di Pansus juga,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan setelah disahkan menjadi Undang-Undang (UU). RUU IKN baru dapat efektif berlaku setelah diumumkan melalui berita negara oleh pemerintah.

“Ya nanti kan akan diumumkan oleh pemerintah melalui berita negara, setelah itu baru efektif berlaku,” tandasnya. [Red]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.