Bujug! Pasir, Thinner dan Helm Masuk Dalam Anggaran Alat Peraga SD Di Jakarta

  • Whatsapp
Anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat masih menjadi staf Gubernur Ahok

INDOPOLITIKA.COM- Anggota DPRD asal PDI Perjuangan Ima Mahdiah mengungkapkan, berdasarkan hasil penyisirannya pada draft Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ternyata tak hanya anggaran pengadaan lem aibon saja, masih banyak anggaran-anggaran janggal lainnya yang ditemukan.

“Berdasarkan dokumen dari Dinas Pendidikan kami menemukan komponen-komponen yang tidak masuk akal lainnya. Salah satunya adalah pengadaan pasir untuk anak-anak SD sebesar Rp 52 miliar. Pengadaan itu bukan untuk rehab total gedung sekolah lho. Itu untuk alat peraga sekolah. Selain itu ada thinner dan helm proyek Rp 34 miliar,” beber Ima saat berbicara di talk show sebuah stasiun televisi tadi malam.

Baca Juga:

Lebih lanjut mantan staf Ahok ini mengatakan, sejatinya masih banyak lagi komponen-komponen yang tidak masuk akal lainnya yang ditemukan. Menurut Ima, persoalan itu semua terjadi lantaran tidak adanya budaya transparansi yang dibangun di Pemprov DKI Jakarta.

Menanggapi itu, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Amin Subketi mengatakan, sejatinya temuan yang didapat Ima itu justru kali pertama ditemukan oleh TGUPP terlebih dulu.

“Awalnya justru ada 30 komponen yang sudah beredar di mana-mana. Dan itu semua dijadikan bahan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk memberikan pengarahan pada SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” imbuh Amin.

Amin menjelaskan, hal itu semua terjadi salah satunya karena kelemahan sistem e-budgeting. Dimana di satu sisi anggaran pendidikan yang sebesar 20 persen dari total anggaran itu harus dipenuhi, sementara dalam sistem itu memaksa orang harus memasukan komponen-komponen yang menimbulkan pertanyaan. Jadi persoalan anggaran daerah yang muncul saat ini adalah lantaran adanya benturan antara adanya perubahan eksternal, sementara sistemnya tidak bisa berubah untuk mengakomodasi,

“Permasalah eksternal itu terjadinya pendapatan yang berkurang. Sementara ada sistem yang tidak berubah untuk mengakomoadisi persoalan itu. Jadinya seperti itu. Untuk itu kita akan lakukan perbaikan. Kita akan berikan solusi ketika nanti dibahas di DPRD sudah siap,” tandasnya.

Seperti diketahui, pada struktur APBD DKI dalam pos penerimaan transfer dana daerah dari pusat terjadi penurunan. Dan kabar penurunan itu baru didapat belakangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penurunan itu praktis mempengaruhi besaran APBD. Dari yang semula Rp 95 triliun menjadi Rp 89 triliun.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *