INDOPOLITIKA.COM – PDIP buka suara terkait banyaknya gugatan dari sejumlah partai politik dan elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen.

Alih-alih diturunin bahkan dihilangkan hingga 0 persen, PDIP justru menilai angka PT 20 persen masih belum cukup alias harus ditambah lagi. Sebab, jika PT dihilangkan akan membuat pemerintahan berjalan tidak efektif.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan saat menghadiri Festival Kuliner Pendamping Beras dalam rangka menyambut HUT Ke-49 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2022).

“Sehingga presidential Threshold 20 persen itu seharusnya malah ditambah, seharusnya malah memastikan bagaimana efektivitas pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik,” kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa Pemilu merupakan manifestasi demokrasi yang tertinggi ketika rakyat memberikan suaranya. Segala sesuatunya ada threshold dan partai politik bisa ikut Pemilu itu ada threshold dengan syarat-syarat tertentu.

Hasto menganalogikan jika seseorang ingin masuk ke sebuah universitas ternama. Menurutnya, di situ tentu ada yang namanya persyaratan akademik baik itu berupa syarat seperti TOEFL.

“Itu juga threshold. Bisa kita bayangkan bagaimana pengajaran di universitas, apalagi ini suatu bangsa, suatu negara yang bertanggung jawab pada lebih 270 juta rakyat Indonesia. Jadi, diperlukan regulasi-regulasi untuk memastikan pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu itu juga mampu menjalankan tugas-tugasnya secara efektif,” tegas Hasto.[fed]

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com