INDOPOLITIKA – Suasana ruang rapat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta kemarin, mendadak hening.

Dalam forum koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal, Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, tidak sekadar menyampaikan paparan.

Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu bersujud di hadapan Menteri Desa Yandri Susanto, wakil menteri, gubernur, serta para pejabat pemerintah pusat sebagai bentuk keprihatinan mendalam.

“Kami sudah lelah hidup dalam kemiskinan. Kami benar-benar lelah,” ujar Amizaro yang ditunjuk mewakili kepala daerah dari 30 wilayah tertinggal yang baru saja diumumkan pemerintah.

Ia menggambarkan kesenjangan pembangunan yang dirasakan daerahnya dibanding wilayah lain.

“Di Jawa sudah berbicara tentang AI, pusat perbelanjaan, dan jalan tol. Sementara kami masih berkutat pada persoalan rumah tidak layak huni, listrik, dan internet. Itulah perbedaan kami, Pak,” ungkapnya.

Data yang dipaparkannya menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Terdapat 157 titik di Nias Utara yang belum terjangkau aliran listrik.

Tambahan bantuan dari PLN disebut baru mampu menjangkau 21 lokasi.

Dengan kecepatan pembangunan sekitar 30 titik per tahun, diperlukan waktu hingga lima tahun untuk menuntaskan kebutuhan tersebut.

Akses internet pun masih menjadi persoalan, dengan 42 titik yang masuk kategori blank spot. Bahkan, sejumlah perangkat bantuan yang telah dipasang tidak dapat dimanfaatkan karena ketiadaan jaringan dan pasokan listrik.

Meski demikian, Amizaro menegaskan bahwa daerahnya memiliki potensi sumber daya yang besar, seperti puluhan ribu hektare perkebunan kelapa serta kawasan laut mati yang berpeluang dikembangkan untuk produksi garam dan tambak udang.

Namun, ia mengakui keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi tersebut.

Karena itu, ia menyatakan kesiapan untuk menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat dengan skema bagi hasil pendapatan asli daerah (PAD).(Hny)