Bupati Nonaktfi Bogor Ade Yasin Segera Jalani Sidang Kasus Dugaan Korupsi

Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin/net

INDOPOLITIKA.COM – Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin dipastikan segera duduk di kursi pesakitan. Pasalnya, berkas perkara Ade Yasin sudah dinyatakan lengkap dan telah diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk penyusunan surat dakwaan.

“Berkas perkara telah dinyatakan lengkap karena dari hasil pemeriksaan, seluruh unsur dugaan pemberian suap telah terpenuhi,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, kemarin.

Tim jaksa akan melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Berkas itu akan dilimpahkan dalam waktu 14 hari kerja.

KPK memperpanjang masa penahanan Ade selama 20 hari ke depan atau hingga 13 Juli 2022. Ade saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.

KPK memastikan berkas perkara tersangka lain yang terjerat kasus ini juga lengkap. Mulai dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik.

“Para tersangka juga diperpanjang masa penahanannya. Maulana dan Ihsan kini ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 serta Rizki ditahan di Rutan pada gedung Merah Putih KPK,” jelas Ali.

Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima dalam perkara ini.

Sebanyak empat tersangka sebagai pemberi ialah Maulana Adam; Ihsan Ayatullah, Rizki Taufik, serta Ade Yasin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [Red]


Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.