INDOPOLITIKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (15/7/2025).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud dan dihadiri langsung oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesal Rasyid, yang menyampaikan secara menyeluruh tanggapan pemerintah atas saran, pertanyaan, dan masukan dari seluruh fraksi.

Dalam sambutannya, Bupati Tangerang, Moch. Maesal Rasyid menyampaikan apresiasi terhadap DPRD atas perhatian dan komitmennya terhadap pembangunan daerah. “Pandangan fraksi-fraksi mencerminkan semangat kolaboratif untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang,” ujar Bupati.

Menanggapi Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan, Bupati Tangerang, Moch. Maesal Rasyid menegaskan komitmen terhadap belanja wajib. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp2,28 triliun atau 24,22% dari total belanja daerah, melampaui batas minimal 20% sebagaimana diatur dalam PP No. 48 Tahun 2008.

Sementara sektor kesehatan memperoleh alokasi Rp2,12 triliun atau 24,61% dari belanja non-gaji ASN, jauh di atas batas minimal 10% sesuai UU No. 36 Tahun 2009.

Ia juga menyampaikan capaian program penurunan stunting, seperti Grebek Posyandu dan Gebrak Tegas Angkat Stunting, yang berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 7,3% pada tahun 2025.

Kepada Fraksi Gerindra dan Demokrat, Bupati menjelaskan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain dengan pemetaan potensi objek pajak baru, pemasangan alat rekam transaksi, dan pengembangan sistem perpajakan berbasis teknologi.

Kolaborasi dengan sektor perbankan juga diperluas untuk memperbanyak kanal pembayaran.

Untuk pengalokasian belanja, Bupati menegaskan bahwa perencanaan dilakukan secara bottom-up melalui musrenbang dan top-down berdasarkan rencana strategis, sesuai dengan pedoman Permendagri.

Menjawab Fraksi PKS dan PAN, Bupati menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal melalui efisiensi anggaran, peningkatan PAD, serta diversifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.

Ia juga menyampaikan bahwa program penjaminan kredit murah telah menjangkau 59.734 pelaku usaha mikro, meski pemberian subsidi bunga masih dikaji lebih lanjut.

Terkait Fraksi Partai NasDem, Bupati menyampaikan bahwa SILPA 2025 berdasarkan audit BPK 2024 mencapai Rp788,5 miliar, yang berasal dari efisiensi belanja, dana BOS, dan BLUD. Pemerintah berkomitmen mengelola SILPA secara optimal demi mendukung keuangan daerah yang sehat.

Sementara itu, Ketua DPRD Muhamad Amud menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan oleh DPRD akan dimulai segera dan berlangsung hingga Sabtu. Ia mengimbau semua SKPD untuk menyiapkan data pendukung secara lengkap dan cepat.

“Seluruh SKPD diminta proaktif dan responsif agar pembahasan Raperda Perubahan APBD berlangsung efektif dan tepat waktu,” tegas Amud.

Rapat paripurna ini menjadi tonggak penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan APBD demi tercapainya pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang.(Red)