Busyro Muqoddas: Revisi UU KPK Jelas Agenda Politik

  • Whatsapp
Busyro Muqqodas

INDOPOLITIKA – Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, menilai rencana revisi Undang-Undang KPK merupakan agenda politik. Ia mempertanyakan sejumlah poin revisi yang dinilai justru tidak perlu dilakukan. “Agenda politik, jelas,” kata Busyro saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (6/9).

Busyro mempersoalkan beberapa poin dalam revisi UU KPK itu, salah satunya soal izin penyadapan. Ia mengaku heran kewenangan penyadapan KPK yang selalu dipertanyakan. Padahal menurut dia, penyadapan KPK bisa dipertanggungjawabkan melalui audit.

Baca Juga:

Ia lantas membandingkan soal penyadapan KPK dengan penyadapan yang dilakukan lembaga penegak hukum lain.

“Satu-satunya lembaga penegak hukum yang mempunyai hak penyadapan dan digunakan dengan lawfulinterception hanya KPK. Kami dulu melayani audit lainnya. Pertanyaannya, apakah Densus diaudit? apakah BIN diaudit? apakah Mabes Polri diaudit? BAIS diaudit?” ujar Busyro.

Ia juga mempertanyakan soal penyadapan yang harus seizin Dewan Pengawas KPK yang termuat dalam revisi UU KPK.

“Dewan pengawas dalam situasi konteks seperti ini itu motif pembentukannya patut dipertanyakan. Dan mekanismenya, mekanisme yang tidak fair. Apalagi tidak bisa dilepaskan dari pasal lain, misalnya KPK itu lembaga eksekutif di bawah presiden,” tegasnya.

Demikian dengan pasal lain, seperti pegawai KPK yang akan dijadikan Aparatur Sipil Negara. Dia mengatakan, sejak dulu, KPK punya kewenangan sendiri dalam mengatur pegawainya, salah satunya dengan pegawai tetap yang dipercaya bisa membuat pegawai selalu independen.

“Hancur sudah, hancur-hancuran. Pegawai harus pegawai negeri terus sistem kontrak. Selama ini, KPK punya kewenangan untuk mengatur pegawai sendiri gaji sendiri tapi terbuka selama ini,” katanya.

“Pegawai ya pegawai tetap itu membentuk pegawai KPK independen taat pada pimpinan sepanjang pimpinan taat pada nilai-nilai kode etik KPK. Jadi pegawai tetap ini taatnya bukan taat struktural tapi dari nilai value, karena penegakan hukum yang independen,” pungkasnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *