Catat! Ini Janji Partai Tanggapi Putusan MK Soal Pencalonan Eks Koruptor di Pilkada

  • Whatsapp
ilustrasi

INDOPOLITIKA.COM- Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait pencalonan eks koruptor, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya tidak akan mencalonkan kader yang menyandang status mantan narapidana kasus korupsi.

“Ketika hak politik enggak dicabut pengadilan, maka sebagai warga negara bisa dicalonkan. Tapi prinsip PDI Perjuangan, karena menjadi kepala daerah itu punya tanggung jawab masa depan masyarakat, bangsa dan negara, harus disertai rekam jejak yang baik, kredibilitas yang baik, meskipun hukum memperbolehkan itu, PDI Perjuangan tidak akan mencalonkan yang bersangkutan,” ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

BACA JUGA:

Hasto menyatakan, PDI Perjuangan tegas tak akan mencalonkan eks narapidana korupsi. Karena itu, pihaknya akan selektif ketika mempersiapkan calonnya yang akan bertarung pada Pilkada serentak 2020. “Kita lihat track record-nya,” kata dia.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, partainya menghormati putusan MK. Jazilul mengatakan, putusan MK itu bersifat final dan mengikat sehingga memberi ruang bagi mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada.

“Itu kan artinya dari sisi hak asasi dia, dari sisi hak asasi seorang napi diberikan ruang untuk nyalon,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Kendati demikian, Jazilul menegaskan, PKB tetap mengusung calon kepala daerah dengan rekam jejak yang bersih dari catatan korupsi. “Buat PKB keputusan MK itu kita hormati, tapi PKB mencari calon yang bersih,” ujar dia.

Seperti diberitakan, MK menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Perkara ini dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Oleh karena MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, bunyi pasal tersebut menjadi berubah. Setidaknya, ada empat hal yang diatur dalam pasal itu.

Pertama, seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik.

Kedua, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Selanjutnya, seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus mengumumkan latar belakang dirinya sebagai seorang mantan napi. Terakhir, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *