Cawe-Cawe, Menteri Luhut Kepoin Persoalan Defisit Anggaran BPJS Kesehatan

  • Whatsapp
Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan

INDOPOLITIKA- Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Fahmi Idris, mengaku sudah rutin dipanggil oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, Luhut memang concern terhadap berbagai hal, termasuk defisit BPJS kesehatan. Menteri Luhut mau tahu (kepoin) persoalan yang dihadapi BPJS.

“Jadi beliau ingin tahu juga lah, apa persoalan yang ada. Kami jelaskan situasinya, persoalan-persoalan aktual terkait dengan BPJS Kesehatan,” kata Fahmi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat, (23/9/2019).

Baca Juga:

Kepada Luhut, Fahmi membeberkan masalah utama yang menyebabkan terjadinya miss match antara pendapatan dan pengeluaran BPJS Kesehatan. Dia mengatakan iuran saat ini masih merupakan iuran diskon belum hitungan aktuaria. Misalnya, kata dia, peserta bukan penerima upah, pekerja mandiri, non formal kelas 3, harusnya hitungan aktuaria tahun 2015-2016 Rp 63 ribu, namun saat ini diputuskan Rp 25.500.

Kelas 2 pun, kata Fahmi, seharusnya Rp 63 ribu, tapi sekarang masih membayar Rp 51 ribu saja, atau ada diskon Rp 12 ribu. Fahmi mengatakan, Luhut juga konsen tentang manfaat yang diberikan, di mana undang-undang menyatakan kebutuhan dasar kesehatan. “Mungkin definisi yang pas tentang kebutuhan dasar kesehatan seperti apa ya, kita sama-sama review lagi lah itu kira-kira,” ujarnya.

Menurut Fahmi, Luhut mengatakan, prinsipnya BPJS Kesehatan harus sesuai iuran dengan hitungan sebenarnya. Dia menegaskan iuran itu bukan mau dinaikkan, tapi belum sesuai dengan hitungan. “Ya pokoknya bagaimana semua regulasi kita perbaiki. Termasuk yang menunggak, kepatuhan membayar,” ujarnya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *