Cegah Praktik Korupsi di Sumsel, Herman Deru Tuai Apresiasi dari KPK

INDOPOLITIKA.COM – Kerja keras dan ikhtiar Gubernur Sumsel Herman Deru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan serta bebas dari korupsi menuai apresiasi dari Ketua KPK, Firli Bahuri. Menurut Firli, upaya Pemprov Sumsel dalam pencegahan tindak pidana korupsi cukup baik.

Hal itu terlihat dari rekam jejak yang dipantau KPK melalui sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP). Ketua KPK, Firli Bahuri, memuji langkah serius yang dilakukan Pemprov Sumsel dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Di mana, berdasarkan rekam jejak yang tercatat di MCP, upaya pencegahan yang dilakukan Pemprov Sumsel mencapai 78,5 persen.

Bacaan Lainnya

“Rekam jejak itu tidak bisa kita bantah. Upaya Pemprov Sumsel dalam mencegah terjadinya korupsi sebesar 78,5 persen. Angka itu tentu lebih tinggi dari target yang hanya sebesar 70 persen. Keseriusan Sumsel dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ini tentu kita apresiasi,” kata Firli dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Sumsel Tahun 2022 di Griya Agung Palembang, kemarin.

Tidak hanya itu, hasil survei penilaian integritas di Sumsel juga melampaui target yang ditetapkan. Pada Survei penilaian integritas tersebut, Sumsel memperoleh angka 70,65 persen.

“Penilaian ini sangat penting untuk mengetahui sejauhmana upaya yang telah kita lakukan. Karena pencegahan dan pemberantasan korupsi ini tidak bisa dilakukan oleh KPK sendiri tapi dilakukan secara bersama-sama. Sejauh ini Sumsel sendiri telah berkontribusi dalam hal tersebut,” terang Firli.

Menurut dia, tindakan korupsi terjadi karena lemahnya pengawasan dan buruknya sistem. Serta minimnya integritas para pemangku kepentingan.

“Sebab itu perbaikan sistem harus terus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak terjadinya pidana korupsi. Jika tidak, artinya kita membuka peluang terjadinya pidana korupsi tersebut,” ujar Firli.

Termasuk juga melakukan pembenahan perpolitikan serta memberikan edukasi kepada partai politik.

Firli mengungkapkan, edukasi dan pembenahan politik dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dinilai sangat penting dilakukan. Hal itu mengingat, politik menguasai suara rakyat, melahirkan wakil rakyat, menghasilkan pemimpin serta menyusun seluruh regulasi.

“Kita harus benahi sistem politik dan partai politik yang ada. Karena korupsi juga bisa terjadi kerena bertemunya kekuasaan dan minusnya integritas dari penguasa yang dipilih,” kata Firli.

Gencarnya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tersebut guna membangun budaya antikorupsi, sehingga tercapainya kesejahteraan umum.

“Ini langkah kita untuk menghentikan aksi korupsi. Kita memantau program pemerintah dengan memperbaiki sistem. Jadi sistem yang ramah dengan korupsi akan kita tinggalkan,” ujar Firli.

Dengan upaya itu, dia berharap tujuh indikator kesejahteraan yakni penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, minimnya angka kematian ibu melahirkan, minimnya angka kematian bayi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pendapatan perkapita dan angka gini rasio dapat terlaksana dengan baik.

“Seperti di Sumsel, angka kemiskinannya masih 12,56 persen sedangkan angka pengangguran sebesar 3,86 persen lebih rendah dari nasional. Tapi antara angka kemiskinan dan penggunaan itu tidak berbanding lurus. Ini harus kita cermati sehingga kemiskinan dapat ditekan,” jelas Firli.

Dia juga menyampaikan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan tentu harus melihat permasalahan yang terjadi, sehingga kemiskinan tersebut dapat diatasi.

“Angka kemiskinan di Sumsel ini merupakan akumulasi dari kabupaten dan kota di dalamnya. Artinya, angka yang ada di pemerintah provinsi merupakan kontribusi dari kabupaten dan kota. Sebab itu, kabupaten dan kota harus berupaya agar kemiskinan tersebut dapat ditekan semaksimal mungkin,” imbuh Firli.[dbm]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.