Cegah Virus Corona di Lapas, 18.062 Tahanan dan Napi Anak Dibebaskan

  • Whatsapp
Napi yang bebas untuk pencegahan virus corona

INDOPOLITIKA.COM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 18.062 tahanan dan narapidana anak melalui program asimilasi dan integrasi. Data tersebut dirilis per Kamis (2/4/2020) pukul 15.00 WIB.

“Hingga pukul 15.00 WIB yang keluar 18.062. Yang keluar dengan asimilasi 11.700 dan yang keluar dengan program integrasi sejumlah 6.362,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti melalui keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020).

Bacaan Lainnya

Program asimilasi dan integrasi ini merupakan upaya tindak lanjut dari Kemenkumham untuk mengantisipasi penularan virus corona (Covid-19) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang melebihi kapasitas.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho menyatakan pihaknya bakal mengeluarkan dan membebaskan warga binaan sebanyak 30.000 melalui program asimilasi dan integrasi tersebut.

Dia mengatakan tindakan itu ditargetkan selesai dalam kurun waktu 7 hari sebagaimana arahan Menkumham Yasonna H. Laoly. “Harapan kami bahwa perkiraan kurang lebih 30 ribu itu bisa tercapai. Pesan dari pak Menteri sedapat-dapatnya pelaksanaan Permenkumham Nomor 10 ini dalam 7 hari bisa dilaksanakan,” ucap dia.

Dalam perkembangannya, Yasonna sendiri berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Yasonna merinci setidaknya terdapat empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui proses asimilasi dan integrasi melalui mekanisme revisi PP tersebut.

Kriteria pertama, kata dia, adalah narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan. “Akan kami berikan asimilasi di rumah. Kami perkirakan 15.442 (terpidana narkotika) per hari ini datanya. Mungkin akan bertambah per hari,” kata Yasonna dalam rapat dengan DPR, Rabu (1/4).

Kriteria kedua, lanjut dia, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. “Ini sebanyak 300 orang,” lanjut dia.

Kriteria ketiga yakni bagi narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. “Itu harus dinyatakan oleh rumah sakit pemerintah,” terangnya.

Sedangkan kriteria terakhir berlaku bagi narapidana warga negara asing sebanyak 53 orang.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly mengklaim sampai saat ini belum ada narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) yang terinfeksi virus corona (Covid-19).

“Kami doakan semua, sampai sekarang belum ada yang terpapar (corona),” kata Yasonna saat menggelar Rapat Kerja dengan Komisi III DPR melalui teleconference, Rabu (1/4).

Yasonna menyatakan pihaknya sudah menjalankan langkah pencegahan dan protokol kesehatan di area lapas maupun rutan sejak menyebarnya virus corona di Indonesia.

Mulai dari penyemprotan disinfektan di seluruh lapas dan rutan yang ada di Indonesia hingga pembatasan terhadap tamu yang berkunjung. “Tidak dilakukan bertamu kecuali (melalui) video conference,” ujar Yasonna.

Tak hanya itu, Yasonna menyatakan para petugas lapas dan rutan harus mengikuti langkah standar pencegahan penanganan Covid-19. Salah satunya dengan memakai alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan.

“Pintu masuk harus melalui di-spray seluruh tubuh, wajib cuci tangan. Kami juga rutin mengeluarkan warga binaan untuk berjemur (di bawah sinar matahari) secara bertahap,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Nugroho menginstruksikan agar jajarannya menyiapkan beberapa UPT Pemasyarakatan dijadikan lokasi karantina mandiri. Ia meminta agar jajarannya dapat mempersiapkan segala kemungkinan terburuk terkait penyebaran virus corona.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *