Celah Amandemen dalam Penetapan Haluan Negara Tertutup

Gedung MPR/DPR. Foto: Net

INDOPOLITIKA.COM – Rencana amandemen ke-5 UUD 1945 batal. Badan Pengkajian (BP) MPR sepakat tidak melaksanakan amandemen terbatas untuk mengakomodasi pokok-pokok haluan negara (PPHN).

Sebelumnya ada tiga pilihan yang diajukan Badan Pengkajian untuk PPHN, yakni amendemen konstitusi UUD 1945, Ketetapan MPR yang juga mengharuskan amendemen terbatas, dan lewat undang-undang.

Bacaan Lainnya

Anggota BP MPR, Hendrawan Supratikono mengatakan, ketentuan PPHN lebih baik diatur dalam payung hukum undang-undang. Tidak perlu mengubah konstitusi.

“Bentuk hukum undang-undang lebih tepat dalam situasi dan kondisi politik serta format ketatanegaraan saat ini,” kata Hendrawan Supratikno, Minggu (17/4/2022).

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi hasil pleno BP MPR yang menyatakan amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan PPHN tidak urgen. Sikap tersebut sekaligus menutup potensi terbukanya kotak pandora hingga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengubah masa jabatan presiden.

“Keputusan tersebut juga untuk menutup kotak pandora amendemen UUD NRI 1945, agar tidak ditunggangi oleh segelintir orang untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden,” kata Hidayat.

Selanjutnya hasil pleno BP MPR bakal diserahkan kepada pimpinan untuk diputuskan. Hidayat meyakini seluruh pimpinan MPR bakal menyetujui keputusan BP untuk tidak mengamendemen UUD 1945.

Hidayat juga berharap Presiden Jokowi betul-betul tegak lurus melaksanakan konstitusi dengan menertibkan para pembantunya di kabinet dan relawannya, agar tidak lagi mengeluarkan wacana yang melanggar UUD NRI 1945. Seperti penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden.

“Komitmen ini perlu kami jaga bersama. Selain untuk menjawab tuntutan publik dan mahasiswa, itu juga untuk menutup peluang ditungganginya isu amendemen untuk perpanjangan masa presiden tiga periode,” katanya pula.

Kalau pun ada beberapa pihak yang masih ngotot ingin menunda pemilu, ujar dia, maka percuma saja karena sudah pasti kalah suara. Sesuai Pasal 37 UUD 1945, amandemen dapat diusulkan oleh minimal satu pertiga dari total anggota MPR atau 237 anggota. Sidang MPR untuk mengubah pasal UUD minimal dihadiri dua pertiga dari total anggota MPR atau setara dengan 356 anggota. Lalu putusan perubahan pasal-pasal UUD disetujui paling sedikit 50 persen tambah satu anggota MPR. Jika mayoritas pemilik suara menolak, maka agenda amandemen tidak akan lolos. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.