Celah Referendum Papua dan Papua Barat Masih Terbuka

Setara Institute Kritisi Pendekatan Keamanan oleh Pemerintah
  • Whatsapp

INDOPOLITIKA– Peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie melontarkan kritik tajam terkait pendekatan pemerintah dalam menangani kasus Papua. Seharusnya, cara yang dilakukan sudah diubah dari keamanan Negara menjadi keamakan kemanusiaan. Di sisi lain, pengamat Hukum Internasional UIN Jakarta Irfan Hutangalung melihat masih ada celah referendum bagi Papua dan Papua Barat.

Menurut Ikhsan, TNI hingga kini cenderung menjadi leading sector soal Papua, padahal kondisi belum darurat militer, bahkan darurat sipil pun belum. Seharusnya Polri yang menjadi leading dengan pendekatan hukumnya,” ujar Ikhsan saat dihubungi indopolitika.com, Selasa (3/9/2019).

Baca Juga:

Peneliti yang expert soal militer tersebut menambahkan, pendekatan tersebut keliru, seharusnya yang dilakukan adalah kebijakan special envoy. “Isu Papua saat ini seakan menegaskan isu penguatan TNI ditengah besarnya anggaran pertahanan. Sebagai contoh, pada tahun 2018 anggaran pertahanan sebesar Rp 108 Triliun dan Rp 95 T diantaranya hanya untuk Polri,” lanjutnya.

Posisi tawar TNI yang terus menerus menurun baik secara mata anggaran ataupun leading on security sector, ikut menggambarkan ketidakmampuan (unable) atau keengganan (unwilling) pemerintahan dalam menyelesaikan persoalan Papua secara utuh. Hal itu bisa dilihat dengan bertambahnya pasukan keamanan dalam menangani kerusuhan di Papua, yang dipertegas juga dengan kehadiran Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Tito Karnivian, yang akan berkantor di Bumi Cendrawasih selama seminggu kedepan.

Saat dihubungi terpisah, pengamat Hukum Internasional UIN Jakarta Irfan Hutangalung mengatakan, saat konferernsi pers oleh Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang menyebut tdak ada ruang bagi Papua dan Papua Barat untuk referendum benar adanya, tapi bukan berarti tidak ada celah. “Pemisahan Sudan Selatan dari Sudan, referendum Catalonia adalah contoh dari sebuah teritori yang berada di negara berdaulat yang melakukan referendum, meskipun keduanya punya hasil berbeda,” kata Irfan mencontohkan.

“Papua-Papua Barat sangat berbeda kondisinya dengan Timor Leste, karena Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tidak pernah mengaku Timor Leste sedangkan Papua-Papua Barat diakui,” lanjutnya.

Dosen Hubungan Internasional tersebut menyebutkan hingga kini belum ada dorongan dari dunia Internasional baik state actor ataupun non state actor, untuk mendorong referendum di Papua-Papua Barat. “Meskipun begitu, pemerintah Indonesia harus menyelesaikan persoalan Papua secara beradab,” tutupnya.{asa}

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *