Dana Hibah untuk Kemendikbud Mengalir ke Swasta, DPR Segera Panggil Menteri Nadiem

  • Whatsapp
Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi.

INDOPOLITIKA.COM – Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf M Effendi mengaku, geram dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Pasalnya, dana hibah dari donasi APBN Rp20 miliar untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) justru diberikan kepada pihak swasta, yakni Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dalam Program Organisasi Penggerak (POP) tidak tepat.

Bacaan Lainnya

“Ini enggak masuk akal,” kata Dede di Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Karenanya, Politisi Demokrat ini mengaku, dalam waktu dekat akan memanggil Nadiem untuk dimintai keterangan terkait kebijakannya tersebut.

“Karena poinnya bukan soal yang ini boleh dan yang itu tidak boleh, poinnya kriteria seperti apa sih, yang membuat lembaga-lembaga ini mundur,” tegasnya.

Mundurnya organisasi selevel Muhammadiyah dan NU dari POP tentu menjadikan hal ini juga patut dipertanyakan.

Dede juga sempat membaca berita bahwa LP Ma’arif NU dihubungi secara mendadak untuk menyiapkan berkas agar masuk dalam POP.

“Mereka dikatakan dihubungi mendadak sekali hanya dua hari suruh nyiapin berkas-berkas. Tiba-tiba nggak masuk, tiba-tiba ditelpon lagi masuk, jadi kayak main-main. Masa organisasi sekelas NU dibikin kaya sisipan-sisipan aja hanya supaya ada. Ini kan jadi pertanyaan bagi kita,” jelasnya.

Politikus Demokrat itu juga mengatakan pihaknya akan mengecek organisasi apa saja yang masuk dalam POP. Menurutnya itu penting dilakukan guna mengetahui kriteria masuknya organisasi tersebut.

“Kemudian dari 150 sekian organisasi yang masuk kan mesti kita cek juga, organisasi apa aja itu. Kita berhak tahu karena dana negara ini yang dipakai dan yang dibagi-bagi ini dana negara. Kriterianya apa sih,” tandasnya.

Diketahui, Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai polemik dalam beberapa hari terakhir. Bukan hanya, NU dan Muhammadiyah yang menyatakan keluar, kini Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pun memilih mundur.

Sama seperti NU dan Muhammadiyah, PGRI juga menilai proses pemilihan dan penetapan organisasi masyarakat (ormas) yang ikut dalam program tersebut tidak jelas. Pasalnya, terdapat beberapa ormas yang rekam jejaknya pun dianggap tidak kompeten untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *