Pemilu

Dari 67 Permohonan Sengketa Pileg, MK Hanya Kabulkan Tiga Permohonan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus 67 gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif 2019 pada Selasa (6/8/2019). Sebanyak 64 perkara ditolak majelis hakim konstitusi, namun ada tiga yang dikabulkan permohonannya sebagian.

Tiga gugatan yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Meski asal daerahnya sama, gugatan yang dimohonkan oleh tiga partai politik itu berbeda persoalan.

Permohonan yang dikabulkan sebagian teregistrasi dengan Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Golkar yang menyoal penetapan rekapitulasi di Dapil Bintan 3 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987 tentang hasil penetapan Pemilu 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara partai Golkar untuk anggota DPRD Bintan di daerah Bintan 3,” kata Ketua MK, Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).

Dalam putusannya, MK memutuskan membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 987 tentang penetapan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten. SK ini dibatalkan sepanjang menyangkut perolehan suara Golkar di Dapil Bintan 3.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Close
Close