Datangi Kejagung, Lokataru dan ICW Tagih Soal Pemulihan Aset Lee Darmawan

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Kantor Hukum dan HAM Lokataru bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung RI untuk sesegera mungkin mengambil tanggung jawab dalam penanganan Pemulihan Aset (Asset Recovery) hasil dari penegakan hukum.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, menyampaikan, pihaknya banyak menemukan masalah ihwal penanganan pemulihan aset oleh institusi Kejaksaan Agung RI. Dalam hal ini, Haris menyoroti kasus penjualan barang bukti korupsi BLBI, Pimpinan PT Bank Pembangunan Asia (BPA), Lee Darwawan.

Baca juga:

“Ada kasus lama awal tahun 90 an kasus korupsi yang diikuti dengan perampasan aset yang jumlahnya fantastis yaitu 11 juta meter persegi miliknya saudara milik Lee Darmawan. Nah 10 juta lebih meter persegi itu sudah dikembalikan ke pihak bank indonesia. Masih tersisa satu juta lebih meter persegi. Tapi juga ada sekitar ada 800 ribu meter persegi asetnya lee darmawan yang terikut ikut disita. Dan tidak ada di dalam putusan (pengadilan). Artinya ada didalam kejaksaan,” kata Haris di Kejaksaan Agung, Senin (27/1/2020).

Selain itu, lanjut Haris, pihaknya juga mempertanyakan kepada Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung terkait aset-aset yang dirampas ke Kejagung apakah sudah diserahkan balik ke negara melalui Bank Indonesia atau didaftarkan di kementerian keuangan.

“Karena kami mencium aroma atau ada potensi aset tersebut justru di korupsi oleh para jaksa, dijual. Ini pusat pemulihan aset, pada tahun 2015 pusat pemulihan aset itu mendeklair akan memberikan masukan ke negara lewat penarikan aset-aset ini. Rargetnya 10 triliun,” paparnya.

Diakui Haris, dalam riset timnya di lapangan, aset-aset tersebut sudah dikuasai oleh orang-orang lain. Karena itu dirinya menanyakan, apakah sudah ada ada peralihan hak ke orang lain secara sah, atau memang dijual beli kan oleh para jaksa.

“Jadi kami curiga aset ini dikorupsi. Dan kami minta PPA mempertanggungjawabkan memperjelas kenapa tuh aset-aset tersebut,” ujarnya.

Menurut Haris, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan perwakilan humas Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Dalam pertemuan itu, perwakilan dari pihak Kejaksaan Agung menyebut tidak memegang dokumen mengenai data aset sitaan tersangka BLBI.

“Mereka mengatakan tidak memegang dokumen. Ini aneh. Kalau sudah berpindah tangan, bagaimana dokumennya tidak dimiliki? Kami curiga ada dugaan permainan oleh oknum Kejaksaan,” ucap Haris.

Haris pun memberikan waktu satu pekan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan transparansi data aset sitaan kasus BLBI dan aset milik tersangka Lee Darmawan yang turut ditahan meski tidak masuk daftar sitaan. Namun, ia memastikan apabila tidak ada transparansi, ia dan ICW akan membongkar data hasil temuan investigasi di lapangan.

“Kami menduga ini ada dugaan korupsi dari permainan aset. Makanya tunjukkan apakah jual beli aset itu sudah dilakukan secara sah, sampai tanah itu sekarang jadi milik kontraktor yang bukan ecek-ecek,” ujarnya.

Berdasarkan putusan pengadilan, aset milik tersangka BLBI telah disita seluas 10.013.837 m². Hasil sitaan tersebut telah diserahkan kepada Bank Indonesia. Sementara itu, masih terdapat aset tanah seluas 1.918.752 m² yang belum dirampas dan dikembalikan kepada negara.

Pada masa kepemimpinan Jaksa Agung H. M. Prasetyo, ia pernah menjanjikan menuntaskan pemulihan kerugian negara dalam kasus tersebut. Bahkan ia menargetkan pengembalian negara hingga Rp10 triliun.[pit]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *