Demi Efektifitas Kerja, DPRD DKI Kurangi Kunker

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Agenda kunker DPRD DKI mengalami pengurangan di periode 2019-2024. Jika pada periode sebelumnya dewan selalu melakukan kunker tiap pekan. Periode kali ini dewan hanya melaksanakan dua kali tiap minggunya. Hal itu untuk melakukan efektifitas waktu bekerja di Jakarta.

Wakil ketua DPRD DKI, Misan Samsuri mengungkapkan jika saat ini ada sejumlah pemangkasan pada anggaran di DPRD, yakni kunker dan konsumsi.

Baca Juga:

“Untuk periode ini memang perlu ada efisiensi anggaran. Makanya, kita kurangi untuk konsumsi dan kunker,” ujar Misan Samsuri saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta Senin (28/10/2019).

Tidak hanya kunker dalam negeri yang harus mengalami pengurangan dua kali sebulan. Perjalanan luar negeri dewan pun mengalami pengurangan karena dianggap tidak memiliki manfaat.

“Untuk saat ini kita sudah putuskan dari tiga kali setahun menjadi dua kali tiap tahunnya. Dan itu masih kita akan lakukan evaluasi lagi untuk perjalan dinas dalam dan luar negeri,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membatasi kunjungan kerja, baik insensitas maupun jumlah orang yang berangkat kunjungan.

Alasannya, anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 hampir defisit.

“Perjalanan dinas jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Kunjungan kerja itu kami lihat urgensinya,” ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah kepada wartawan kemarin.

Selain membatasi kunjungan kerja, Pemprov DKI juga menyisir sejumlah anggaran yang bisa diefisiensi, seperti anggaran untuk membeli alat tulis kantor (ATK) hingga konsumsi rapat.

Namun, birokrat betawi yang akrab disapa bang Ipul ini memastikan anggaran untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat akan tetap dipertahankan.

“Kami efisiensi semuanya, betul-betul efisiensi. Tapi, untuk urusan wajib, pendidikan, kesehatan, infrastruktur kota, itu harus jalan terus,” kata dia.

Saefullah menjelaskan, anggaran DKI hampir defisit karena pendapatan berupa dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun belum disetorkan ke Pemprov DKI.

Dana bagi hasil salah satunya diberikan berdasarkan penerimaan pajak di daerah yang disetorkan ke pemerintah pusat.

Karena itu, pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada pemerintah daerah.

“Kami kurang setor dari dana bagi hasil Rp 6,3 triliun. Itu saja yang paling menonjol,” ucap Saefullah.

Defisit anggaran akan makin parah jika target pendapatan dari sektor pajak tahun ini tidak tercapai.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *