Demokrasi Ala Milenial

  • Whatsapp

Oleh: Adhia Muzaki (Ceo Founder Penggerak Milenial Indonesia)

INDOPOLITIKA.COM – Konfigurasi demokrasi di tanah air akhir ini mengalami gejolak yang amat luar biasa di tengah masyarakat. Fenomena ini menua dilema dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang penuh kontroversi menyoal Test Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh KPK. Di nilai publik jauh dari harapan tentang memperkokoh KPK sebagai lembaga yang kredibel,profesional dan independent dalam upaya melakukan kerja pemberantasan korupsi di tanah air, 75 orang pegawai KPK yang tak lolos.

Berita Lainnya

Dalam seleksi adanya kejanggalan yang terjadi di dalam esensi TWK tersebut misalnya yang kontroversi pertanyaan dari pengawas test ke pegawai KPK tentang “Pancasila atau Al- qur’an” dan banyak lagi pertanyaan kontroversi yang dimana pertanyaan tersebut tidak ada korelasinya dengan pemberantasan korupsi di tanah air ini.

Hal ini membuat masyarakat pro dan kontra ada apa dengan lembaga Rasuah selama ini ada pesan tersirat dengan keberadaan KPK. Yang dimana KPK bagian dari anak kandung reformasi yakni terbentuk lembaga pemberantasan korupsi namun pada kenyataannya lembaga yang saat ini melempem, ada orang yang potensial di 75 orang itu yang tak lolos seleksi TWK ini, orang-orang tersebut mempunyai sepak terjang dalam upaya pemberantasan korupsi ke koruptor kemudain orang-orang pegawai kpk yang tak lolos sedang menangani skandal mega korupsi di KPK yakni kasus Bansos, Harun Masiku, Lobster dll.

Seyongyanya di tubuh KPK mesti melakukan sistem yang demokratis dengan mengedepankan tentang Kesetaraan Politik di antara orang-orang KPK (David Held) bahwa “Demokrasi melibatkan komunitas politik di mana ada beberapa bentuk keseteraan politik di antara orang-orang”, eksistensi kesamaan hak (dan, karenanya, kesamaan kewajiban) ialah ciri utama dari demokrasi politik.

Kemudian gejolak pun terjadi di akhir ini soal pajak sembako dan sekolah di yang lontarkan oleh Sri Mulya Menteri Keuangan dalam rapat di DPR- RI. Masyarakat menilai dengan adanya rencana kebijakan pajak sembako dan sekolah ini di luar dari nilai-nilai pancasila yang di miliki Negara kita.

Sejatinya harus ada solusi kongkrit terhadap masyarakat yang dimana situasi ini wabah covid-19 yang melanda negeri ini harusnya lebih pemerintah lebih prihatin kondisi saat ini apalagi adanya virus varian baru yaitu virus delta lebih berbahaya penyebaranya menyerang ke manusia lebih cepat. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah serta energi yang lebih agar wabah ini teratasi lebih cepat dan kembali ke suasana normal.

Tentunya masyarakat dan pemerintah harus kolaborasi, bekerjasama kerja-kerja maksimal untuk mengatasi hal ini, bukannya malah pemerintah memberatkan masyarakat ini hasilnya gotong royong solusi untuk itu pemerintah mesti mengajak gerakan kaum milenial dan Gen-Z yang kini angkanya sangat besar (BPS) badan pusat statistik merilis Generasi Z dan Milenial masing-masing sebanyak 27,94 persen dan 25,87 persen untuk melakukan inovasi seperti milenial petani, berbisnis di kanal start up dll.

Gotong gorong dan pola komunikasi aatara pemerintah dan masyrakat sejatinya harus bersamaan anatara realitasa di masyarakat soal aspirasi, pendapat terukur dan terarah. Peran kaum milenial dan Generasi Z sangat penting dalam upaya pembangunan bangsa ini berjalan bersamaan. Jaman begitu cepat menghatarkan kita agar lebih inovatif, kreatif, responsif dan adaptif untuk kemajuan bangsa kita ke depannya. [dbm]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *