Demokrat: Betul Ada Pembelahan, Tapi Jangan Kembalikan Pilpres Ke MPR Dong

  • Whatsapp
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Benny K Harman

INDOPOLITIKA.COM- Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR Benny K Harman mengatakan fraksinya menolak UUD 1945 diamendemen untuk mengubah mekanisme pemilihan presiden-wakil presiden. Dia menilai, usulan mengembalikan pemilihan presiden-wapres kepada MPR merupakan langkah mundur demokrasi.

Benny menilai saat ini ada ketersesatan dalam cara berpikir, hingga memunculkan pemikiran seolah-olah pemilihan langsung presiden dan kepala daerah telah menciptakan keterbelahan masyarakat dan menjadi sebuah ancaman.

Muat Lebih

Menurut dia, hal itu bukan ancaman namun risiko pilihan demokrasi elektoral, sehingga mitigasi harus disiapkan dan bukan kembali ke sistem yang lama.

“Betul ada pembelahan, namun bukan alasan untuk kembali ke zaman lama. Lalu kalau ada politik uang, ya tegakkan aturan hukum,” kata Benny, di sela acara Press Gathering MPR, di Bali, Sabtu (16/11/2019).

Selain itu, dia mengatakan lagi, jangan karena ada anggapan tidak ada pemimpin yang potensial, lalu muncul wacana presiden dapat dipilih tiga periode.

Dia menegaskan, Demokrat akan berdiri paling depan untuk menolak kalau ada wacana mengembalikan pemilihan presiden ke MPR dan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD.

Menurut dia, kekuasaan milik rakyat, maka rakyat yang memilih pemimpinnya, bukan malah melalui MPR dan DPRD.

“Ada masalah yang muncul, kita selesaikan karena ini adalah demokrasi. Rakyat yang berkuasa, kekuasaan itu milik rakyat maka rakyat yang memilih pemimpinnya,” ujarnya.

Selain itu terkait wacana amendemen UUD 1945, menurut Benny, Fraksi Demokrat sedang mengkaji dan sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan UUD 1945.

Dia menjelaskan, evaluasi tersebut terkait apakah desain kekuasaan dalam konstitusi Indonesia masih relevan dan responsif untuk menjawab tantangan dan berbagai permasalahan yang dinamikanya berkembang cepat.

“Kita bukan hanya menghadapi tantangan globalisasi dan hal-hal yang tidak bisa diprediksi, maka tidak salah kalau dilakukan evaluasi menyeluruh. Biarkan wacana perubahan ini menjadi wacana rakyat, bukan wacana elit,” tandasnya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *