Demokrat, PKS dan PDIP Janji Tolak dan Ogah Usung Bekas Narapidana Korupsi

  • Whatsapp
Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan eks napi korupsi tak boleh ikut pilkada

INDOPOLITIKA.COM – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait pencalonan eks koruptor, nampaknya menjadi informasi ‘angin segar’ bagi mantan napi korupsi.

MK tak mempermasalahkan, jika mereka ingin maju dan mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 mendatang asalkan hanya dipenjara dibawah 5 tahun. Apakah para partai politik (parpol) bakal mencalonkan mantan koruptor untuk memimpin daerah di Indonesia?

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta semua pihak mematuhi keputusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi, mengenai pasal pencalonan mantan narapidana di Pilkada.

Syarat yang diberikan MK yakni mantan napi baru bisa mencalonkan diri di Pilkada setelah lima tahun menjalani masa hukumannya berakhir, menurut Wakil Ketua MPR ini adalah hal yang harus diikuti.

“Suka tidak suka itu adalah keputusan institusi dan keputusan final. MK itu kan institusi yang akhir untuk keadilan, kalau MK sudah memutuskan seperti itu seharusnya semua pihak mematuhi,” kata Syarief di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Lebih lanjut, Syarief menuturkan, MK adalah sebuah lembaga keadilan terakhir untuk masyarakat yang ingin mencari keadilan. Jika itu sudah putusan MK maka putusan itu final dan mengikat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *