Demokrat, PKS dan PDIP Janji Tolak dan Ogah Usung Bekas Narapidana Korupsi

  • Whatsapp
Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan eks napi korupsi tak boleh ikut pilkada

“Kalau putusan MK kan biasanya MK memutuskan persoalan hukum di masyarakat ada persoalan hukum yang ada di UU, kalau ada yang dirugikan dibawa ke MK. Nah kalau MK sebagai final justifikasi itu harus kita ikuti,” tutur Syarief.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan berjanji pihaknya tidak akan mengusung mantan napi koruptor dalam Pilkada Serentak 2020. “Kami menolak pelemahan KPK dan seterusnya. Konsekuensinya tentu kami hormati pikiran kami, ide-ide kami, gagasan kami untuk pro-pemberantaan korupsi itu,” ujar Hinca di Jakarta, kemarin.

Baca juga:

Semangat antikorupsi tersebut, kata Hinca, menunjukkan bahwa Partai Demokrat sejak awal sudah melakukan upaya maksimal pemberantasan korupsi. Bahkan dirinya menjamin, jika ada calon-calon yang muncul atau diusung punya keterkaitan dengan kasus korupsi, Demokrat akan tegas menolak kandidat tersebut. “Kita tolak,” tegas Hinca.

Hal senada juga diungkapkan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia menyatakan, partainya tidak akan mencalonkan kader yang menyandang status mantan narapidana kasus korupsi.

“Ketika hak politik nggak dicabut pengadilan, maka sebagai warga negara bisa dicalonkan. Tapi prinsip PDI Perjuangan, karena menjadi kepala daerah itu punya tanggung jawab masa depan masyarakat, bangsa dan negara, harus disertai rekam jejak yang baik, kredibilitas yang baik, meskipun hukum memperbolehkan itu, PDI Perjuangan tidak akan mencalonkan yang bersangkutan,” ujar Hasto di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *