Demokrat, PKS dan PDIP Janji Tolak dan Ogah Usung Bekas Narapidana Korupsi

  • Whatsapp
Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan eks napi korupsi tak boleh ikut pilkada

Anak buah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini mengungkapkan, pihaknya akan selektif ketika mempersiapkan calonnya yang akan bertarung pada Pilkada Serentak 2020. “Kita lihat track record-nya,” tandas Hasto.

Dikonfimasi terpisah, Ketua DPP PKS Pipin Sopian justru merasa putusan MK dianggap telah menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat. “Kenapa kalau kita melamar pekerjaan harus lampirkan SKCK. Sedangkan untuk calon kepala daerah napi korupsi dibolehkan mencalonkan diri,” ujar Pipin saat dikonfirmasi wartawan.

Baca juga:

KPU, lanjut Pipin, seharusnya mampu mengedepankan semangat pemberantasan korupsi. “Mantan narapidana korupsi seharusnya tak diberikan tempat untuk menjadi pejabat publik, termasuk mencalonkan diri sebagai penguasa di lingkup daerah maupun di tingkat nasional,” tutur Pipin.

Seperti diberitakan, MK menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Perkara ini dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).[ab]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *