Pemerintahan

Denni Purbasari: Tidak Tepat, Istilah Terjebak dalam Pertumbuhan 5 Persen

JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan, saat ini sekitar 70% negara di dunia terjebak dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi. Seolah memanfaatkan situasi, beberapa tokoh di dalam negeri menuding, Indonesia terjebak dalam pertumbuhan 5 persen.

Denni Puspa Purbasari, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, tak menyangkal, dinamika ekonomi global saat ini diwarnai oleh ketidakpastian yang sangat tinggi. Ketidakpastian ini membuat pertumbuhan ekonomi global melambat karena industri pun sangat berhati-hati dalam melakukan keputusan bisnis.

“Bukti empiris menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang berkorelasi dengan ekonomi global. Namun, pengaruhnya tidak terlalu signifikan, yakni 1 persen dari pertumbuhan ekonomi global turun, PDB Indonesia turun 0,09 persen,” jelas Denni, yang membidangi kajian dan pengelolaan isu ekonomi strategis di Kantor Staf Presiden, dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia, Jumat, 12 April 2019.

Pengaruhnya tidak terlalu besar lantaran ekonomi Indonesia lebih tergantung pada aktivitas domestik, terutama konsumsi. Tahun lalu, sektor konsumsi rumahtangga menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB), yakni 53 persen.

Terus tumbuh lebih tinggi

Doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder ini juga menilai, terminologi jebakan pertumbuhan 5 persen tidak tepat. Pertama, secara literatur, tidak pernah ada istilah jebakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Yang dikenal adalah jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Middle income trap adalah kondisi di mana suatu negara sulit keluar dari kategori negara berpendapatan menengah, karena memang rentang kategori middle income itu sangat lebar, dari US$995 hingga US$12.055 per kapita. Sehingga, perlu waktu yang sangat lama untuk keluar dari middle income ke high income,” jelas Denni, yang juga pernah menjadi advisor bank swasta terbesar di Indonesia.

Berdasarkan studi Bank Dunia pada 2012, dari 101 negara yang masuk kategori middle income pada tahun 1960an, hanya 13 negara yang berhasil meloncat ke kategori high income.

Kedua, secara empiris, beda satu angka saja di belakang koma pertumbuhan PDB, perbedaannya bisa sangat signifikan. Apalagi, untuk negara dengan size atau ukuran PDB yang besar. “Karena 5 persen, 5,2 persen, 5,5 persen… itu very different! Makanya tadi, (IMF merevisi) turun dari 3,5 persen menjadi 3,3 persen, – beda 0,2 saja – orang reaksinya sudah begitu,” kata Denni.

Untuk kasus Indonesia, dengan PDB yang sudah tembus US$1 triliun, perbedaan angka di belakang koma tersebut jelas terasa signifikan. Perbedaan 0,1 persen saja berarti nilainya berubah sekitar US$1 miliar atau Rp 14,15 triliun dengan kurs saat ini. Bayangkan, apa yang bisa kita lakukan dengan Rp 14,15 triliun?

Istilah terjebak, yang berkonotasi seolah tidak bergerak dari kisaran 5 persen, menjadi semakin tidak tepat karena, tiga tahun terakhir, ekonomi Indonesia terus tumbuh dan tumbuhnya semakin tinggi. Dari hanya tumbuh 4,79 persen pada 2015, PDB Indonesia berturut-turut tumbuh 5,03 persen (2016), 5,07 persen (2017), dan 5,17 persen (2018).

Statistik tersebut sekaligus memastikan Indonesia tidak termasuk di dalam negara-negara yang terjebak dalam tren pelemahan pertumbuhan ekonomi yang disebut IMF. Tren ini pun membantah tudingan ekonomi Indonesia lesu. Apalagi, “Tahun lalu, konsumsi masih tumbuh 5 persen secara riil atau 8 persen secara nominal,” jelas Denni, yang pernah menjadi tim ekonomi di bawah Wakil Presiden Boediono.

Pro pertumbuhan, tapi prudent

bs5Agar terus tumbuh dan pertumbuhannya lebih tinggi, Indonesia menganut kebijakan yang pro pertumbuhan sekaligus menerapkan prinsip kehatian-hatian (prudent) agar dapat melewati ketidakpastian global dengan selamat.

Untuk mendorong investasi, Pemerintahan Joko Widodo terus berupaya melakukan reformasi struktural, termasuk membangun infrastruktur, memperbaiki ease of doing business, dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan SDM menjadi fokus mulai tahun ini, antara lain untuk memastikan agar birokrat bisa mengikuti kebutuhan industri di tengah dunia bisnis yang berubah cepat dan sangat menantang. “Untuk mendapatkan FDI, itu tidak bisa auto pilot,” ujar Denni, peraih gelar Master ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Campaign.

Foreign direct investment (FDI) atau penanaman modal asing (PMA), menurut Denni, penting untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD), yang telah berlangsung sejak 2011. Pasalnya, FDI akan tinggal dalam jangka panjang. FDI juga akan mendorong transfer teknologi, sehingga industri manufaktur di dalam negeri juga lebih kompetitif.

Selain perbaikan logistik, ketenagakerjaan menjadi isu utama untuk investasi di bidang manufaktur. “Kita perlu reformasi ketenagakerjaan karena aturan ketenagakerjaan kita begitu kaku. Inilah yang baru digarap Pak Jokowi. Kita carikan solusinya, bukan hanya untuk pengusaha, tapi juga pekerja,” ungkap Deni, yang merupakan lulusan terbaik dari Universitas Gadjah Mada.

Kendati pro pertumbuhan, pemerintah tidak lantas meninggalkan prinsip kehati-hatian. Bagi 40% masyarakat paling miskin, pemerintah menyediakan bantalan atau cushion, berupa aneka bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah juga menerapkan prudent economic policies melalui koordinasi tiga pilar utama, yakni Bank Indonesia yang merupakan otoritas moneter, Kementerian Keuangan untuk kebijakan fiskal, dan Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas lembaga keuangan.

“Ekonomi Indonesia sudah teruji ketika harga komoditas anjlok pada 2015. Kita berhasil melalui gejolak ini. Padahal, tidak mudah menavigasi perekonomian ketika uang itu kembali ke negara maju,” ujar Denni.

bs3

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close