Pemerintahan

Deputi III KSP Klaim Utang Indonesia Masih Aman

JAKARTA – Dalam perbincangan ‘Metro TV Pagi Prime Time’ bersama presenter Anie Rahmi, Kamis, 15 Maret 2016, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari menekankan bahwa utang pemerintah saat ini masih dalam kategori aman.

Pada dialog bertema ‘Lawan Hoax Soal Utang RI’, Denni menyatakan bahwa utang pemerintah Indonesia aman karena dikelola dengan benar. Secara nominal memang utang pemerintah naik menjadi 4 ribu triliun rupiah, tetapi rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah batas maksimal yang disyaratkan dalam Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara yakni sebesar 60 persen.

“Kalau tidak aman, mana mungkin lima lembaga pemeringkat memberikan investment grade kepada surat utang pemerintah Indonesia, bahkan beberapa diantaranya menaikkan 1 notch. Pemeringkatan itu dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional yang independen seperti Standard and Poor’s dan Fitch Ratings,” kata Denni Purbasari.

Ditegaskannya, penilaian positif itu menunjukkan kemampuan bayar dan posisi surat utang Indonesia masih ok, yang biasanya memang makin besar sejalan dengan besarnya ekonomi Indonesia.

“Ibarat kita, kalau dulu sebagai mahasiswa mampunya berutang Rp 500 ribu, kini setelah bekerja, utang Rp 100 juta pun tidak masalah. Asal alokasinya tepat, dan kemampuan membayarnya baik,” kata pemilik gelar Ph.D. dalam bidang Ilmu Ekonomi dari University of Colorado at Boulder, Amerika Serikat itu.

Denni mengingatkan, saat ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus meningkatkan penerimaan negara, di antaranya dengan menggenjot penerimaan pajak, yang tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan bayar kita, namun juga sebagai wujud penciptaan keadilan ekonomi.

Hal lain yang juga serius dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi yakni menggiatkan pembangunan infrastruktur yang besarannya mencapai Rp 5.500 triliun di mana 40 persennya berasal dari APBN.

i.“Alokasi APBN untuk infrastruktur ini paling besar dipakai untuk pembangunan jalan, perhubungan laut, dan sumber daya air, yang semuanya jelas merupakan public goods dan kecil kemungkinan dilirik oleh swasta karena secara komersial kurang menguntungkan,” kata penerima beasiswa Fulbright untuk program Master dari University of Illinois at Urbana-Champaign ini.

Denni juga menjelaskan, di awal menjalankan pemerintahan, Presiden Jokowi menghadapi kondisi ekonomi yang jungkir balik. “Saat itu harga minyak dunia jatuh hingga 60 persen, yang tentu sangat berpengaruh pada cash flow pemerintah. Belum lagi suku bunga Amerika Serikat naik ditambah perlambatan ekonomi global yang menyebabkan ekspor, investasi, dan konsumsi melambat. Akhirnya, untuk mengusung pertumbuhan, pemerintah harus maju, padahal pada saat yang sama pajak turun,” urainya.

“Itu sudah rumus. Jadi tujuan dari CFO negara itu memang bukan untuk me-nol-kan atau melunasi semua utang pemerintah, tapi bagaimana menjaga kemampuan bayar kita dan mengalokasikan utang itu untuk hal-hal yang produktif. Yang penting pengelolaannya jangan sembrono,” paparnya. (rls)

Tags

Artikel Terkait

Close
Close