Palembang – Kontestasi pilgub Sumsel telah memasuki fase perdebatan antar-kandidat dan antar-pendukung masing-masing. Banyak group sosial media dibentuk dan di dalamnya terjadi adu gagasan, lomba kreasi media kampanye dan bursa program termasuk kritik dan apresiasi atas pemerintahan yang sedang berjalan. Salah satu program yang menarik perhatian pengguna sosmed adalah soal sekolah gratis dan berobat gratis di Sumsel yang pernah menjadi bahan kampanye massif dan menjadi label serta ikon program terobosan yang berani.
Namun tidak tanggung-tanggung Menteri Pendidikan langsung yang mengatakan Sumatera Selatan (Sumsel) bertengger di urutan rendah dalam penganggaran dana pendidikan. Anggaran pendidikan yang harusnya dialokasikan sebanyak 20 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni, ternyata belum direalisasikan di Sumsel. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah tertuang bahwa pemerintah harus mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Namun faktanya hanya lima provinsi yang mendekati angka 20 persen alokasi anggaran pendidikan. Provinsi DKI Jakarta berada paling atas dibandingkan 31 provinsi lainnya. “Ada 20 daerah yang alokasi dana pendidikannya minus,” ucap dia kepada media saat berkunjung ke Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Senin, 20 Maret 2017 silam.
Data di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Tahun 2016, ada 11 provinsi dengan alokasi dana pendidikan di bawah 3 persen. Yang menyedihkan adalah Peovinsi Sumsel di urutan ketiga terendah, yaitu hanya sebesar 2 persen. Persentase anggaran tersebut menurun sebesar 1,9 persen dari tahun sebelumnya, dibawah Sumsel, ada provinsi Jawa Timur (Jatim) dengan alokasi dana hanya 1,7 Persen dan Papua sebesar 1,4 persen dari APBD murni 2016.
Menanggapi kenyataan tersebut, calon gubernur Herman Deru menyesalkan rangking buruk pengalokasian anggaran pendidikan itu. Padahal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel selalu mengkampanyekan gila-gilaan sebagai provinsi yang sukses menjalankan program sekolah gratis. “Pantas saja banyak yang menyampaikan ke saya soal program pendidikan gratis itu. Mereka meminta ke saya agar program itu jangan distop,” ujarnya.
Deru menjelaskan, keberadaan program sekolah gratis banyak dipertanyakan masyarakat. Ia mengaku mendapat pengaduan warga bahwa banyak sekolah yang menarik pungutan, dengan demikian sebutan gratis sudah tidak layak lagi dipakai. Deru mmenyatakan ia akan kembali mengalokasikan dana pendidikan secara maksimal. Dirinya mengaku akan memperbaiki kelemahan-kelemahan program pendidikan dan memastikan sekolah gratis untuk rakyat Sumsel bisa dihidupkan lagi seiring dengan peningkatan kualitasnya. “Pertama alokasi anggaran harus mengikuti UU, malu kita masa urutan keriga dari bawah. Bukan gemilang bamanya kalau begitu. Kita harua maju. Sumsel wajib maju. Jadi dalam hal pendidikan ini kita akan lakukan evaluasi menyeluruh dan siatematis untuk membongkar kelemahan, kekurangan dan kesalahan dalam proses berjalannya program sekolah gratis tersebut. Saat yang sama kita bangun suatu pendekatan baru dengan menekankan pentingnya perhatian terhadap kualitas pelayanan pendidikan di Sumsel,” pungkasnya. (Fied)
