INDOPOLITIKA – Fraksi Partai Golkar meminta Pemkab Tangerang memperhatikan secara khusus isu-isu pemberitaan terkait pembangunan PIK 2. Mereka juga mendesak Pemkab melakukan melakukan pembenahan secara menyeluruh dan komprehensif agar tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari.
Demikian dikatakan juru bicara F-Golkar M Nur Rojab saat menyampaikan Pemandangan Umum F-Golkar DPRD Kabupaten Tangerang pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang Dalam Rangka Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Tangerang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024.
Dalam.pandangan umumnya, F-Golkar memberikan apresiasi kinerja Pemkab Tangerang. Pada sisi anggaran Tahun 2024 target pendapatan sebesar Rp. 8,09 triliun lebih, pada realisasinya mencapai Rp. 8,5 triliun lebih, atau 105,8 persen. Hal tersebut dikarenakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 107,45 persen.
“Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kenaikan PAD tersebut sehingga mampu meningkatan pendapat daerah secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan adanya kreatifitas dan inovasi dalam menggali potensi PAD yang dilakukan oleh OPD terkait,” kata Nur Rojab.
F-Golkar juga mengapresiasi belanja daerah. Nur Rojab menuturkan, belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp. 9,092 triliun, terealisasi sebesar Rp. 8,7 trilyun atau terserap sebesar 95,84 persen. Hal tersebut menunjukkan, Pemkab Tangerang berhasil menggunakan anggaran dengan optimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang.
Sedangkan pada sektor pembiayaan yang direncanakan Rp. 996,9 milyar lebih dapat direalisasikan sebesar 100 persen. Hal tersebut menunjukkan ketepatan dalam merencanakan dan menggunakan anggaran.
Pada sisi belanja daerah tahun 2024, belanja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencapai Rp. 5,3 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp. 5,1 triliun lebih atau 95,31 persen. Sedangkan belanja urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar RP. 1,164 triliun lebih terealisasi sebesar Rp. 1,116 triliun lebih atau 95,88 persen.
“Ini menunjukkan besaran belanja publik lebih besar dibanding belanja pegawai dan telah sesuai dengan peraturan dan tata kelola keuangan daerah,” katanya Nur Rojab lagi.
Dalam kesempatan itu, F-Golkar memmberikan catatan terkait pencapaian kinerja program prioritas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai dengan tahun 2024.
“Masih ada beberapa target dari program dan kegiatan yang perlu perbaikan kedepannya. Hal tersebut kiranya dapat menjadi catatan kita bersama,” kata Jubir F-Golkar lagi.
Maka atas dasar hal tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRD kabupaten Tangerang berharap para seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berbenah diri dan melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap apa yang telah dikerjakan dan output serta outcome yang telah dihasilkan, serta seluruh OPD melakukan perbaikan internal, sehingga apa yang telah dikerjakan, hasilkan kiranya dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.(Red)
Tinggalkan Balasan