Pemerintahan

Di Era Presiden Jokowi, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Alami Kemajuan Signifikan

 

JAKARTA – Kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak di Indonesia sangat terasa di era pemerintahan Presiden Jokowi. Banyaknya peningkatan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui UPTD PPA dan P2TP2A serta dan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menjadi bukti nyata.

Paparan itu terungkap dalam diskusi bertajuk ‘Peta Nasional Capaian dan Tantangan Terkini Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia : Evaluasi Kritis setelah Empat Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla’ di Kantor Staf Presiden, Jum’at, 20 Juli 2018.

“Adapun tantangan yang dihadapi adalah cara advokasi dan komunikasi mengenai kesetaraan gender yang tidak banyak berubah di tiap tahunnya. Ini antara lain terkait jam konsultasi yang tidak jelas serta lokasi yang tidak mudah ditemukan pada program P2TP2A,” kata Khaerul Umam Noer dari Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.

Sementara itu Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menyampaikan setidaknya ada delapan tindakan mendesak yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia, seperti pentingnya percepatan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

“Diskusi ini kami gelar sebagai upaya monitoring dan evaluasi (Monev) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan mengundang para aktivis penggiat HAM perempuan dan HAM Anak, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, serta perwakilan Organisasi Masyarakat dalam,” kata Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani.

Hadir sebagai pembicara lain diskusi yakni Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu serta Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titi Eko Rahayu.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kantor Staf Presiden mencatat masukan-masukan kritis yang disampaikan untuk dijadikan bahan evaluasi dalam menjalankan program prioritas nasional.

“Seluruh masukan dari Bapak dan Ibu sudah Saya catat untuk diteruskan kepada kedeputian terkait, beberapa juga telah langsung Saya Whatshapp untuk ditindaklanjuti,” kata Pribudiarta Nur Sitepu.

Lebih lanjut, “Setiap catatan yang kami rasa prioritas yang berkaitan dengan arahan Presiden kepada Kepala Staf Kepresidenan maupun kepada Menteri, pasti akan kami kembalikan lagi ke atas berdasarkan masukan-masukan di tempat ini,” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Stafr Presiden Sylvana Maria Apituley.

Lewat program ini, Kantor Staf Presiden ingin mendengar langsung masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi menuju Indonesia yang lebih baik.

disk1

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close