Di Rapat Pleno Golkar, Airlangga Gagal Pertanggungjawabkan Keuangan dari APBN

  • Whatsapp
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto

INDOPOLITIKA.COM- Pleno DPP Partai Golkar, 27 November 2019, yang dipimpin langsung oleh Airlangga Hartarto, tidak mampu membuat pertanggung jawaban keuangan yang bersumber dari APBN lebih kurang Rp.18 miliar per tahun.

Pengurus DPP Partai Golkar Wahab mengatakan, anggaran tersebut diterima untuk pengelolaan partai Golkar, dan Rp 2 miliar dari Enny Saragih yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi, dan konon ratusan miliar dana saksi yang tidak jelas sumber dan penyalurannya.

Baca Juga:

“Pleno malam tadi tidak ada keputusan apa pun terkait materi munas dan laporan pertanggung jawaban keuangan partai. Semuanya dikembalikan kepada Panitia Munas,” ujar wahab, di Jakarta, pada Kamis (28/11/2019).

Seharusnya, Wahab mengatakan, rapat pleno membahas dan memutuskan dengan tuntas hal-hal yang dianggap krusial dan strategis, yang meliputi draft perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar, serta kapan Komite Pemilihan bekerja untuk melakukan penjaringan Bakal Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2019-2024.

Akan tetapi, rapat pleno tidak berjalan sesuai dengan harapan, justru menjauhkan Partai Golkar dari proses berorganisasi yang sehat dan berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratisasi.

“Partai Golkar kehilangan itu, sehingga memutuskan draft materi munas saja tidak bisa diputuskan,” pungkasnya.[ab]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *