Di ranah media sosial, kritik terhadap pemerintahan sering terasa sangat tajam dan ekspresif: tagar protes viral, meme provokatif, komentar pedas dari netizen yang paling vokal. Namun gambaran di linimasa ini ternyata tidak sejalan dengan hasil survei opini publik yang dirilis lembaga riset terkemuka.

Menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen — angka yang tergolong tinggi untuk approval rating seorang kepala negara. Survei dilakukan pada 15–21 Januari 2026 terhadap 1.220 responden WNI berusia minimal 17 tahun dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam hasil itu, sebanyak 13 persen responden menyatakan sangat puas dan 66,9 persen menyatakan cukup puas terhadap kinerja pemerintahan. Di sisi lain, 17,1 persen menyatakan kurang puas dan 2,2 persen tidak puas sama sekali.

Dua Realitas yang Berbeda

Fenomena ini menunjukkan adanya dualitas persepsi publik yang penting dicermati. Di satu sisi, media sosial sering menggambarkan suasana seolah mayoritas masyarakat sangat kritis atau bahkan menolak arah kebijakan pemerintahan. Di sisi lain, data empiris dari survei menggambarkan mayoritas masyarakat masih memberi nilai positif terhadap kinerja pemerintah.

Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bahwa angka 79,9 persen ini secara umum tidak jauh berbeda dari survei periode sebelumnya dan termasuk tinggi untuk approval rating seorang presiden di awal masa jabatan.

Reaksi Pemerintah dan Politik

Tanggapan pemerintah atas hasil survei ini cukup tenang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak mengejar angka survei, melainkan fokus pada percepatan implementasi program yang diyakini dapat mengurangi beban masyarakat.

Sementara itu, sejumlah politisi melihat hasil survei sebagai indikasi bahwa kebijakan pemerintah berada “on the right track” atau berada pada jalur yang tepat, meski masih ada catatan perbaikan terutama di sektor ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Media Sosial dan Realitas Publik

Perbedaan tajam antara citra di media sosial dengan hasil survei menggambarkan realitas yang sering kali disalahpahami sebagai representasi mayoritas suara publik. Platform digital cenderung memprioritaskan konten–konten dengan emosi tinggi, yang sering kali menguatkan bias dan narasi ekstrem.

Padahal, kebanyakan masyarakat belum tentu aktif dalam diskusi daring yang paling keras suaranya. Sebaliknya, mereka menilai kinerja pemerintahan berdasarkan pengalaman langsung: kestabilan harga, pelayanan publik, lapangan kerja, dan keamanan sehari-hari.

Apa Artinya bagi Publik dan Pemerintah?

Survei ini menjadi pengingat penting bahwa media sosial bukan cermin sempurna masyarakat luas sementara data survei yang representatif memberikan perspektif lebih menyeluruh. Kepuasan publik tinggi bukan berarti tidak ada kritik, namun menunjukkan mayoritas responden merasa kebijakan tertentu dirasakan manfaatnya.

Dalam demokrasi yang sehat, kritik di ruang digital jelas diperlukan sebagai kontrol sosial. Namun wacana publik juga perlu dilandasi oleh data empiris agar kebijakan dan opini tidak terjebak dalam “gemuruh linimasa” tanpa konteks. Dengan melihat kedua perspektif secara bersamaan, kita dapat mengevaluasi kepemimpinan dan arah kebijakan secara lebih jernih — tidak hanya dari yang paling berisik, tapi dari yang paling luas.

Kenapa Angka Survei Bisa Tinggi Meski Kritik di Sosmed Tajam?

Media sosial bukan representasi keseluruhan masyarakat.

Pengguna yang paling vokal di platform seperti X atau TikTok biasanya merupakan segmen urban, terdidik, dan memiliki waktu luang lebih untuk berdebat — sementara jutaan warga lain lebih fokus pada kehidupan sehari-hari yang tidak terefleksikan di linimasa.

Pengalaman langsung berbicara lebih kuat daripada opini online.

Survei seperti yang dilakukan Indikator menanyakan langsung: “Apakah Anda puas dengan kinerja pemerintah?” dan itu mencerminkan pengalaman personal mereka terkait harga barang, bantuan sosial, layanan publik, keamanan, pendidikan, dan hal-hal konkret lainnya. Itu beda dengan opini yang dibentuk oleh potongan video, narasi emosional, atau sentimen yang beredar di jaringan sosial digital.

Isu yang viral di sosmed belum tentu jadi isu utama publik.

Kadang kritik di sosmed berputar di isu-isu simbolik atau sensasional. Sementara banyak warga justru menilai pemerintah berdasarkan seberapa cepat perbaikan tertentu terasa di kehidupan nyata — dan itu tidak selalu viral.