Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi, Nurdin Basirun Tak Ajukan Eksepsi

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif sekaligus Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kepri (telah dipecat) Nurdin Basirun didakwa telah menerima suap dan gratifikasi dengan total keseluruhan mencapai Rp9.684.252.550,8.

Hal tersebut tertuang dalam surat dakwaan Nomor: 111/TUT.01.04/24/11/2019 atas nama Nurdin Basirun. Surat dakwaan disusun oleh JPU yang dipimpin Muh Asri Irwan dan Yadyn dengan anggota Roy Riady, Dormian, Agung Satrio Wibowo, dan Rikhi Benindo Maghaz. di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Berita Lainnya

Penerimaan suap itu terkait pemberian izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018-2019.

“Melakukan beberapa perbuatan berlanjut yaitu terdakwa sebagai Gubernur Kepulauan Riau periode 2016-2021 menerima uang senilai Rp 45 juta, SGD 5 ribu, dan SGD 6 ribu melalui Edy Sofyan, Budi Hartono yang bersumber dari Kock Meng dan Abu Bakar,” ucap jaksa Asri Irawan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

JPU Asri menyatakan, pihaknya menyusun surat dakwaan Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) periode 2016-2021 secara kumulatif. Pada dakwaan pertama sehubungan dengan penerimaan suap dan dakwaan kedua tentang penerimaan gratifikasi.

Penerimaan suap diawali pada 2018, Nurdin memerintahkan Edy mencari dana untuk keperluan pribadinya dari pengusaha yang sedang mengurus proses perizinan pemanfaatan ruang laut. Nurdin mengarahkan Edy agar para pengusaha tidak perlu mengurus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Edy kemudian meneruskan arahan tersebut ke Budi Hartono. Setelah itu, Budi membahas informasi itu dengan Johannes Kodrat yang mengenalkannya dengan Abu Bakar dan Kock Meng. Keduanya merupakan pengusaha yang hendak mengurus proses izin prinsip penggunaan lahan sekaligus izin reklamasi.

Bakar dan Meng kemudian menemui Budi untuk mengajukan izin prinsip pemanfaatan laut. Saat itu, Budi menyampaikan ada biaya Rp 50 juta untuk proses tersebut. Bakar dan Meng setuju atas permintaan itu.

“Kock Meng serahkan Rp 50 juta ke Johanes dan diserahkan ke Abu Bakar kemudian menyerahkan ke Budi Rp 45 juta di rumah Budi. Sementara Rp 5 juta disimpan Abu Bakar untuk operasionalnya,” kata dia.

Uang tersebut kemudian diteruskan ke Edy Sofyan.

“Edy gunakan Rp 45 juta untuk kepentingan terdakwa saat lakukan kunjungan ke pulau-pulau saat makan-makan bersama atas sepengetahuan dan kehendak terdakwa,” tukasnya.

Pada bulan April, Kock Meng dan Abu Bakar kembali menemui Budi menyampaikan keinginannya terkait reklamasi. Sama dengan sebelumnya, Meng dan Bakar sepakat kembali merogoh kocek untuk proses reklamasi.

Pada bulan April, Meng dan Bakar menyerahkan SGD 28 ribu ke Johannes. Uang itu kemudian ditukar ke bentuk rupiah sebesar Rp 50 juta. Sementara SGD 5 ribu diserahkan kepada Edy.

“Budi temui Edy, Budi serahkan amplop ‘Pak ini ada titipan dari Abu Bakar’,” ucap jaksa menirukan ucapan Budi.

Kemudian, pada bulan Mei Meng dan Bakar kembali menemui Budi meminta agar wilayah tata ruang laut yang diajukan masuk ke dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K). Keduanya menyerahkan USD 28 ribu kepada Johannes.

“Dari SGD 28 ribu Johannes serahkan ke Abu Bakar USD 6 ribu sementara 19 ribu disimpan Johannes,” tandasnya.

Atas perbuatannya, Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas dakwaan JPU, Nurdin Basirun dan tim penasihat hukumnya memastikan tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi). Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yanto menetapkan penundaan persidangan berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi pada 11 Desember 2019.

Perihal Penentuan status Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun, kemendagri hingga saat ini masih menunggu keputusan hukum tetap. Menurut UU Pemda dan UU Pilkada, penyandang status terdakwa bagi pejabat wajib diberhentikan sementara.

Sebenarnya sudah ada lima orang yang diberhentikan atau dinonaktifkan dari jabatannya karena berstatus terdakwa. Pada 2013, Ratu Atut Chosiyah yang menjabat Gubernur Banten diberhentikan karena terlibat kasus penyuapan. [rif]

 

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *