Diduga Korupsi Gedung Mako Satpol PP, Polda Metro Jaya Didesak Panggil Pepen

  • Whatsapp
Walikota Bekasi Rahmat Effendi

INDOPOLITIKA.COM – Pelaporan kasus dugaan mega korupsi Pembangunan Gedung Mako Satpol PP dan BPDB sudah 5 bulan berlalu. Namun hingga kini warga Bekasi dibuat kecewa hasil penyidikan Tipikor Polda Metro Jaya.

Bahkan hingga saat ini belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Publik pun akhirnya berasumsi bahwa Polda Metro tidak bertaji untuk menyeret pejabat penting di Pemkot Bekasi yang diduga ikut terlibat.

Baca Juga:

Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), menuding Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Metro Jaya tidak serius dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Pembangunan Gedung Mako Satpol PP dan BPBD senilai puluhan miliar ini.

“Sangatlah tidak masuk akal, jika proyek sebesar Rp 67,5 miliar bisa dimainkan oleh oleh pejabat bawah tanpa bekingan pejabat elite di belakangknga. Hal ini seirama dengan teori lama, uang korupsi sepertinya mengalir deras ke atas bukanlah ke bawah,” ujar koordinator Alaska Adri Zulpianto, dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Rabu (30/10/2019)

Untuk itu Alaska mendorong Tipikor Polda dapat menunjukan kebenaran ini di hadapan masyarakat Kota Bekasi.

“Jangan sampai publik menilai sekelas Tipikor Polda bahkan tidak berdaya di hadapan oknum bejat elite Kota Bekasi,” tambah dia.

Dia meminta agar Tipikor Polda memanggil Wali Wota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi proyek Pembangunan Gedung Mako Satpol PP dan BPBD. Hal ini perlu dilakukan agar mega skandal senilai Rp 67,5 miliar terang benderang.

“Rahmat Effendi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran layak dimintai keterangan di Tipikor Polda karena kasus korupsi di wilayahnya senilai 67,5 miliar,” ucapnya

Pihaknya juga meminta Tipikor Polda memberikan pembelajaran kepada elite Pemerintah dan edukasi terhadap masyarakat

“Yakni, pemerintah adalah pelayan rakyat yang menggemban tugas mengelola uang negara, bukan sekelompok orang kuat yang tak tersentuh bahkan oleh hukum,” tegas Ardi.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *