INDOPOLITIKA – BYD Indonesia akhirnya angkat bicara terkait dugaan aksi premanisme yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas) di sekitar lokasi pembangunan pabrik mereka di Subang, Jawa Barat.
Meskipun sempat menjadi sorotan publik, pihak perusahaan memastikan bahwa proyek pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, sebelumnya menyinggung adanya gangguan dari oknum ormas terhadap kegiatan konstruksi pabrik BYD.
Ia tidak menyebutkan secara spesifik nama ormas yang terlibat, namun menyayangkan tindakan yang dinilai merugikan investor asing tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Luther T. Panjaitan selaku Head of Marketing, PR, and Government Relation BYD Motor Indonesia menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan pabrik sesuai jadwal.
“Sampai saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berlangsung lancar dan sesuai rencana,” ujar Luther dalam pernyataan resminya.
Luther juga menambahkan bahwa BYD tengah fokus merealisasikan investasi jangka panjangnya di Indonesia, sekaligus mempercepat proses konstruksi demi memenuhi komitmen kerja sama dengan pemerintah.
“Kami berupaya menyelesaikan pembangunan ini secepat mungkin sebagai bentuk keseriusan kami berinvestasi di Indonesia,” lanjutnya.
Namun demikian, Luther memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait isu ketegangan dengan ormas lokal. Ia menyebut hal tersebut di luar fokus utama perusahaan saat ini.
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke kantor pusat BYD di Tiongkok, Eddy Soeparno mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap pelaku premanisme yang berpotensi mengganggu iklim investasi nasional.
“Ada gangguan dari ormas yang menghambat pembangunan fasilitas produksi BYD. Menurut saya, ini harus ditindak tegas. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme,” tegas Eddy dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.
Ia menambahkan bahwa gangguan terhadap investasi tidak bisa dianggap remeh. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat memicu ketidakpercayaan investor terhadap keamanan berinvestasi di Indonesia.
“Jangan sampai investor merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan. Padahal, jaminan itu adalah fondasi utama untuk mendorong masuknya investasi asing,” pungkasnya.(Chk)
Tinggalkan Balasan